Politik

Nyalon Wagub, Posisi Mori Diganti Wirajaya

Mataram, Talikanews.com – Setelah sekian lama jabatan wakil ketua II bidang keuangan di DPRD Provinsi NTB yang sebelumnya dijabat oleh Mori Hanafi. Kini, nama penggantinya sudah ditetapkan oleh DPP Partai Gerindra, yakni Lalu Wirajaya.

Mantan sekretaris Komisi I itu, dipercaya memegang jabatan strategis itu karena, Mori Hanafi mengundurkan diri lantaran mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur NTB periode 2018-2023 yang mendampingi H Ahyar Abduh.

Terkait hal itu, Ketua Frkasi Partai Gerindra di DPRD NTB, H Sabirin membenarkan pergantian jabatan tersebut. Bahkan, dirinya telah mengirimkan surat keputusan DPP Gerindra kepada pimpinan DPRD NTB melalui Sekretariat DPRD NTB kemarin. Surat tersebut kemudian akan diproses oleh Setwan.

“Alhamdulilllah sudah tidak ada masalah, tadi pagi kami sudah antar surat itu ke meja Sekwan,” ujar ketua Fraski Gerindra DPRD NTB, H Sabirin di Mataram, kemarin.

Setelah surat diserahkan, selanjutnya Fraksi Gerindra akan menunggu tahapan proses hingga pelantikan melalui sidang paripurna yang akan dijadwalkan Banmus DPRD NTB nantinya ditindaklanjuti oleh kesekretarian juga.

Sementara itu Sekretaris Dewan NTB, H Mahdi membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut. Surat itu kata Sekwan akan dinaikkan ke ketua DPRD NTB, kemudian menunggu disposisi.

Adapun mekanisme, setelah fraksi Gerindra menyampaikan surat ke pimpinan DPRD NTB. Surat itu nantinya akan dibacakan dalam rapat paripurna yang kemudian akan ditindak lanjuti ke Kemenetrian Dalam Negeri melalui Gubernur. Setelah SK penetapan dari Kemendagri keluar, lanjutnya baru akan dilaksanakan pelantikan dalam paripurna istimewa.

“Surat itu nanti dibacakan di rapat paripurna, kemudian ditindaklanjuti ke Kemendagri melalui gubernur NTB,” kata dia.

Disinggung soal beberapa anggota DPRD NTB, yang akan di PAW karena ikut Pilkada? Mahdi memaparkan bahwa, beberpa orang anggota DPRD NTB yang mengikuti Pilkada serentak tahun ini. SK PAW nya sedang diproses di Kemendagri. Yang belum mengusulkan penggantinya yaitu Fraksi PKB seperti pengganti TGH Khudari Dapil Lobar. Tidak hanya itu, dari Fraksi Hanura yaitu H Rumaksi.

Khusus Fraksi Hanura, belum bisa mengusulkan penggantinya karena kepengurusan, DPD Hanura NTB masih dualisme. Sehingga dalam hal ini, harus ada keputusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Harus menunggu keputusan PTUN siapa pengurus yang diakui, sehingga baru bisa mengajukan pengganti,” pungkasnya. (TN-04)

 

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button