Pendidikan

Guru Honorer Ancam Boikot Seleksi, Dikbud Tidak Bergeming

Mataram, Talikanews.com – Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Honorer SMA/SMK/SLB Negeri sebagai Guru Kontrak Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 April hingga 9 Mei 2018 terancam di boikot ratusan guru honorer Swasta yang merasa kecewa akibat tidak terakomodir.

Ancaman tersebut, tidak membuat Kepala Dikbud, H Moh Suruji Bergeming selaku Ketua PGRI Provinsi NTB, H Ali Rahim saat datangi Komisi V DPRD NTB menyampaikan, jika permintaan guru honorer kalangan swasta tidak diindahkan dalam proses perekrutan, mereka sudah sepakat untuk memboikot pelaksanaan rekruitmen dan akan melakukan tindakan ‘perenungan’ seperti siswanya masuk, gurunya tidak akan masuk mengajar.

Dia mengatakan, sikap Pemprov NTB melalui Dinas Dikbud NTB dinilai pihaknya melanggar UU Nomor 05 Tahun 2015 tentang ASN Pasal 95 yang menegaskan adanya hak dan perlakuan yang sama terhadap semua warga Negara untuk mengikuti seleksi, baik dalam rangka penerimaan sebagai CPNS atau dalam seleksi Guru Kontrak Daerah ini.

“Oleh karenanya, kami minta melalui Komisi V DPRD NTB ini agar dalam tahapan pendaftaran ke II, Dikbud NTB dapat memberikan kesempatan kepada guru honorer SMA/SMK/SLB Swasta untuk mengikuti seleksi Guru Kontrak Daerah ini,” ungkapnya, Senin (16/4).

Pihaknya juga secara tegas meminta kepada Pemprov NTB melalui Dinas Dikbud agar mengundur waktu pelaksanaan test penerimaan guru kontrak daerah dari tanggal 30 April 2018, diundur hingga paska tanggal 27 Juni 2018.

“Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadinya nuansa-nuansa yang kita tidak inginkan bersama. Apalagi kami sudah mengendus adanya oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang bergerak untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karenanya kami minta agar pelaksanaan testnya dapat diundur paska pencoblosan tanggal 27 Juni 2018,” Imbau Ali Rahim.

Ia sangat menyesalkan sikap Pemerintah yang tidak berterimakasih terhadap upaya para tokoh masyarakat yang telah merintis lahirnya sekolah-sekolah swasta di daerah.

“Harusnya Pemerintah berterimakasih kepada para tokoh masyarakat yang telah merintis sekolah-sekolah swasta agar tercapai cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami juga sangat menyesalkan kebijakan penempatan guru-guru negeri di sekolah-sekolah swasta meski itu sudah ditarik namun kami menilai kebijakan itu ‘membunuh’ keberadaan sekolah-sekolah swasta,” sesal Ali Rahim.

Mendengar keluhan itu, Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj Warti’ah, meminta kepada para guru honorer ini untuk bersurat secara resmi kepada Lembaga DPRD NTB, khususnya Komisi V DPRD NTB, agar pihaknya dapat memiliki dasar hukum untuk menghadirkan pihak Dinas Dikbud NTB untuk melakukan hearing dengan Komisi V DPRD NTB serta perwakilan guru honorer SMA/SMK/SLB Swasta.

“Saya minta bersurat secara resmi serta lengkapi dengan data dokumen agar kita juga bisa menindaklanjutinya secara resmi dengan pihak Dikbud. Beberapa waktu lalu, pada saat Munas NU, salah satu rekomendasinya adalah permintaan kepada Pemerintah agar memperlakukan sekolah negeri dengan sekolah swasta ini secara adil dan tanpa diskriminatif,” kata dia .

Terkait hal itu, Kepala Dikbud Provinsi NTB, H Muh Suruji mengaku bahwa guru honorer yang protes dari sekolah swasta .

Menurutnya, persoalan pendidikan ibarat benang kusut, jika ingin menyelesaikan harus ditarik satu persatu, jangan pegang dua-duanya sehingga semakin runyam.

“Maksud saya, selesaikan guru negeri dulu, baru staf Tata Usaha. Setelah itu, beralih ke swasta,” paparnya.

Dia mengaku, kalau seleksi itu digabung maka, bisa saja swasta akan kehilangan guru yang berprestasi berdampak jeleknya kualitas pendidikan, karena bisa saja, guru negeri tersingkir oleh guru swasta.

“Memang swasta lebih sulit, harus ada surat keterangan dari yayasan pernah ikuti UKG,” kata dia.

Yang jelas lanjutnya, mengimbau kepada yang memprovokasi supaya jangan memprovokasi lagi, kasian lembaga pendidikan ini.

“Jika ada permainan dalam seleksi nanti, hasilnya langsung di dibatalkan. Inget tidak ada kaitan dengan pilkada,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button