Nasional

Dewan NTB Minta ITDC dan Pemprov Verifikasi Ulang Data Lahan KEK

Mataram, Talikanews.com – Masyarakat Lombok Tengah bagian selatan, dimana lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta Lombok Tengah, memagar kawasan milik ITDC selama 85 are, lantaran belum dilunasi pembayaran uang kerohiman oleh perusahaan milik negara tersebut.

Terkait hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD NTB, yang membidangi perekonomian dan pariwisata, Yek Agil mengatakan, kalau melihat dari laporan tim penyelesaian lahan ITDC yang bermasalah mengacu pada peraturan Gubernur NTB sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh lahan yang masih di klaim atau disangketakan masyarakat di lokasi ITDC sudah ada penyelesaian dan pembayaran uwang kerohiman.

“Ini laporan dulu, katanya sudah clear and clean. Nah, ketika ada muncul masalah baru, jelas kami dari komisi akan koordinasikan lagi. Apakah benar ada lahan belum dibayar ITDC, “ungkapnya, Senin (16/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) iri mengaku, sampai saat ini belum mendapatkan laporan resmi terkait klaim baru yang dilakukan oleh masyarakat. Seandainya ada, terdapat dua kemungkinan, pertama masyarakat yang mengklaim tidak mempunyai bukti dokumentasi atau bukti kepemilikan yang sah.

Namun terhadap hal itu, tentu harus ditindak lanjuti dengan segera dan dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang mengklaim.

Kemudian, pendapat kedua yakni masyarakat yang mengkllaim memiliki bukti kepemilikan lahan sah. Sehingga, jika kondisi ke dua ini terjadi, maka, sebagai Komisi yang menangani pariwisata sangat menyayangkan tim sebelumnya dan pihak ITDC yang tidak cermat dalam penuntasan serta ceroboh menjalankan tugasnya sehingga muncul masalah baru.

“Jangan sampai laporan sebelumnya sudah tuntas tapi dilaporkan sudah tuntas. Kan bahaya kalau seperti ini, “kata dia.

Oleh karena itu, pihak ITDC dan Pemerintah Provinsi NTB harus segera turun untuk memperivikasi documen adminitrasi masyarakat yang mengklaim tersebut. Jika benar document kepemilikan masyarakat qualified, maka harus segera diselesaikan secepatnya agar masalah ini tidak melebar kemana mana dan menggangu proses pembangunan KEK mandalika dan menggangu iklim investasi di NTB.

Apa sikap Komisi II? Agil menegaskan insyaallah dalam waktu dekat akan memanggil Pemprov dan pihak ITDC untuk dengar pendapat masalah ini dan bila perlu akan turun langsung kelapangan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan mencari jalan keluarnya.

“Nanti kita lihat dan verifikasi document autentic yang dimiliki oleh masyarakat, setelah itu baru kita bisa action planing untuk penyelesaiannya, “tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button