Pariwisata

Prof. Asikin Sebut Sekda Tidak Paham Aturan

Mataram, Talikanews.com – Penunjukkan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, yakni Faozan Zakaria oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti membuat Guru Besar Universitas Mataram, Prof DR Zainal Asikin angkat bicara.

Dia malah menyebut bahwa, Sekda NTB tidak paham aturan yang tertuang dalam Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya pasal 45. Dimana, unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas, wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang dan pakar/akademisi 2 (dua) orang.

“Setelah proses sesuai, keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, ” ungkapnya, dikonfirmasi via ponsel Jumat (6/4).

Asikin menilai, SK yang diterbitkan oleh Gubernur, bertentangan dengan UU, berarti Pemerintah Provinsi dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi NTB tidak paham UU.

” Kalau mereka paham tidak mungkin dilanggar, sudah jelas aturan ada perwakilan akademisi, asosiasi dan lain sebagainya masih tidak diikuti, “kata dia.

Dia juga menilai ada unsur politis dalam penunjukkan pengurus BPPD, bukan menjalankan unsur norma.

“Masak Bapak itu aja bisa bahasa arab, masak tukang suntik urus pariwisata, apakah orang – orang BPPD sakit AIDS semua, “cetusnya.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan ketika ada para asosiasi kepariwisataan, jika keberatan atas keputusan Sekda dalam hal ini, menunjuk pengurus BPPD tidak sesuai aturan, supaya melakukan langkah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk membatalkan SK tersebut.

Asikin menambahkan, ada pelanggaran SK dalam SK Gubernur jika mengacu pada pasal 45 UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ketika melihat proses penunjukan itu, dinilai tidak memiliki dasar kuat, itu lah yang menimbulkan kisruh. Karena masing-masing organisasi / asosiasi tidak terwakili.

“Harusnya, empat asosiasi atau organisasi rapatkan internal untuk mengusulkan nama pengurus BPPD ke gubernur, bukan ditunjuk oleh Sekda,” terang dia.

Bagaimana menurut Prof Asikin ketika Sekda beralasan menunjuk Faozan Zakaria karena bisa bahasa arab, menurutnya menunjuk langsung tidak boleh, karena tertuang pada pasal 45 itu yang menunjukan adalah asosiasi bukan pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh intervensi, tugasnya hanya keluarkan SK. Ini saya lihat, ada intervensi dan campur tangan pemerintah, “tegasnya .

Apa kemudian implikasi kalau terus dipaksakan? Bagi Prof Asikin, sesuatu yang melanggar hukum jelas tidak sah, artinya berbahaya karena didalamnya banyak menyangkut kebijakan, termasuk juga gaji yang diterima oleh pengurus bersangkutan. Malah, kalau digugat oleh asosiasi ke PTUN, pasti Sekda kalah. Karena melanggar bunyi pasal, “ujarnya.

Oleh sebab itu, solusi terbaik ikuti aturan, yakni Gubernur bersurat ke organisasi atau asosiasi pariwisata, minta empat nama, seperti dari organisasi profesi, organisasi penerbangan dan akademisi, baru selesai masalah.

“Jangan sampai timbul kecurigaan, misal 1 NW dan 1 Demokrat, dan saran terakhir, kembalikan kepengurusan ke asosiasi, jangan intervensi. Jika Sekda tetap ngotot karena bisa bahasa arab, banyak orang yang bisa bahasa arab, saya aja bisa bahasa Arab, Bima dan Mandarin, “tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button