Pemerintahan

Inspektorat NTB Tangani Kasus Dugaan Pemerasan Aparatur Ke Masyarakat Dan Pungli

Mataram, Talikanews.com – Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat Provinsi NTB, saat ini sedang menangani laporan dugaan penyelewengan juga pungutan yang dilakukan oleh aparatur desa.

Irbansus pada Inspektorat, Gede Putra Aryadi menyampaikan, sejak bulan Januari – Maret 2018, sudah menerima sebanyak 21 laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat. Model pelaporan, ada yang langsung datang, ada juga melalui online.

“Laporan itu, ada terkait dugaan penyelewengan terhadap aparatur pemerintah dan desa,” ungkapnya, Rabu (4/4).

Gede Ariyadi menjelaskan, dari 21 laporan itu, sebanyak tujuh kasus sudah ditangani. Diantaranya, ada dua kasus masih proses klarifikasi baik terhadap pengadu maupun yang diadukan.

“Ada juga pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran laporan. Apakah ada unsur merugikan negara atau daerah, atau laporan itu hanya unsur kesalahan administrasi,” kata dia.

Dia mengatakan, proses demi proses terus dilakukan, jika ada temuan dari pengaduan atau hasil klarifikasi. Terlebih ada unsur merugikan negara, tidak mesti langsung pidana karena, ada kesempatan diberikan kepada pelaku untuk menyeselesaikan selama 60 hari supaya kembalikan kerugian tersebut.

“Kalau kasusnya OTT, tidak diproses di inspektorat, langsung Aparat Penegak Hukum. Tugas inspektorat hanya audit kerugian, ” ujarnya.

Secara khusus lanjutnya, ada enam pengaduan penyelenggaraan desa seperti kasus dugaan pungutan program prona, sewa menyewa aset, pengadaan barang dan jasa, ada juga menyangkut pertanian.

“Ada yang paling parah yakni dugaan pemerasan oleh aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Ini juga sedang didalami, ” terang dia.

Untuk kasus desa sendiri berasal dari Lombok Tengah satu kasus, Lombok Timur dua kasus, Lombok Barat satu kasus, Bima satu kasus dan Dompu juga satu kasus. Kasus tersebut masalah prona, aset, pelaksanaan pekerjaan.

“Kita sudah klarifikasi dengan Satgas Saber Pungli di Kabupaten/Kota. Sebenarnya perlu bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah daerah setempat, “cetus.

Gede Ariyadi mengaku, dari hasil klarifikasi, ada memang pungutan, dari jumlah yang dilaporkan. Tapi, untuk menilai soal pungutan harus dilihat dari aturan.

“Ada juga beralasan sumbangan sukarela pembangunan masjid dan kesepakatan dengan warga, faktanya ada warga yang melapor,” ujarnya.

Gede menambahkan, yang seringkali ditumpangi yakni pungli desa seperti program prona, alasannya beli materai dan sebagainya. Padahal, kalau program prona sudah sesuai keputusan menteri. Dimana, dibebankan pada APBN dan APBD. Tapi, masih saja masyarakat dibebankan berbagai alasan.

“Untuk prona, perlu ada sosialisasi dari BPN secara tegas, apa saja yang dibiayai negara dan tanggungjawab masyarakat. Harus transparan, berapa biaya dokumen, jangan beralasan masyarakat sukarela, ” tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button