Pariwisata

Ini Kata Sekda Terkait Dualisme Pengurus BPPD NTB

Mataram, Talikanews.com – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, terjadi dualisme kepengurusan. Bahkan, terancam terjadi perpecahan lantaran ada dugaan permainan dalam proses penunjukan pengurus versi Faozan Zakaria.

Mencuat, isu perpecahan ini diduga bermula ditunjuknya Faozan Zakaria sebagai Ketua BPPD NTB oleh Sekda NTB H Rosyadi Sayuti. Disisi lain, berdasarkan hasil voting, terpilih Ketua BPPD NTB Lalu Hadi Faisal karena memperoleh enam suara dari sembilan pengurus BPPD NTB. Sedangkan, Faozan Zakaria hanya meraih tiga suara.

Terkait hal itu, Sekda NTB H Rosyadi Sayuti dikonfirmasi mengakui saat pengusulan Faozan Zakaria tidak ada yang membantah. Terpilihnya, juga karena dianggap menguasai bahasa Arab. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sedang menyasar pangsa pasar pariwisata dari Timur Tengah.

“Kan udah ada kesepakatan hasil rapat, kok ada pembentukan pengurus lain. Itu yang saya ndak paham,” ujar Sekda NTB Rosyadi Sayuti, Jumat (30/3).

Dia mengatakan, sebelum penetapan Faozan Zakaria, melalui Kepala Dinas Pariwisata NTB H Moh Faozal, pihaknya meminta pendapat dari yang lain. Namun, ternyata tidak ada yang memberikan masukan, dengan demikianlah, ia menilai jika keputusan tersebut telah disepakati.

“Jika mau protes, jangan sekarang, kami sudah berikan waktu dan kesempatan saat itu, apa alasannya mari kita diskusikan. Akhirnya sampai selesai rapat tidak ada yang komplin, bahkan keputusan itu hanya tinggal menandatangi berita acara. Sehingga tidak boleh lagi ada musyawarah setelah itu. Etika berorganisasinya harus begitu. Resmi undangannya, resmi mengundang saya ya saya hadiri dan menyampaikan usulan itu,” kata dia.

Karena itu, terkait adanya struktur lain di BPPD, Rosyadi menilai, apa yang terjadi saat ini, adalah sebuah pengingkaran atas kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Namun, meski demikian, dirinya menegaskan akan berkomunikasi kembali dengan semua pengurus BPPD, sehingga persoalan tersebut tidak terus berlanjut.

Terkait hal itu, Ketua BPPD NTB hasil voting Lalu Abdul hadi Faisal mengatakan, penunjukkan Fauzan Zakaria sebagai Ketua BPPD NTB tidak mencerminkan proses demokrasi yang sehat.

Lebih jauh Hadi Faisal menjelaskan dirinya terpilih karena memenangkan voting dan pemilihan tersebut telah sesuai dengan mekanisme manakala musyawarah mufakat tidak mampu memutuskan. Iapun meminta semua yang hadir pada saat pemilihan itu untuk menghormati hasil voting tersebut.

“Ini demokrasi yang tidak sehat, mekanisme telah dilakukan, voting bagian dari demokrasi di saat musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan, jadi apa yang dilanggar, semestinya semua pihak menghormati proses tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, masalah ini tidak perlu menjadi polemik. Sebab, ihwal kepengurusan BPPD itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan mekanisme pemilihan Ketua dan struktur sudah jelas diatur dalam peraturan Menpar RI.

“Intinya, apa yang kami dan anggota lakukan sesuai koridor aturan hukum yang ada,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPPD NTB yang ditunjuk oleh Sekda NTB, Fauzan Zakaria bersikukuh bahwa dirinyalah Ketua BPPD NTB karena pada saat pertemuan tersebut tidak ada protes ataupun keberatan atas penunjukkan dirinya sebagai Ketua BPPD NTB.

“Bagaimanapun penunjukkan ketua BPPD NTB telah dilakukan dan ditetapkan, siapa yang menjadi ketua itu adalah hak preogratif pemerintah, kenapa waktu penunjukkan tidak ada yang protes, inikan sama artinya melawan keputusan pemerintah yang menetapkan,” tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button