Pariwisata

Dualisme BPPD, Dewan Penasehat ASITA NTB Sayangkan Stateman Sekda

Mataram, Talikanews.com – Kisruh dualisme kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD) NTB, mengundang banyak pendapat dari berbagai kalangan. Sama halnya disampaikan Dewan Penasehat ASITA NTB, Akram Wirahadi.

Dia mengatakan, apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti dinilai sangat keliru bahwa, Ketua BPPD harus mampu berbahasa Arab. Oleh sebab itu, dirinya berpandangan atas pernyataan Sekda NTB itu mestinya, pembentukn BPPD itu adalah amanah dan ketentuan UU dan peraturan pemerintah lainnya.

Artinya, bukan ketentuan/peraturan Gubernur. Aplagi aturan gubernur tersebut yang disamping Sekda, tidak tertulis.

“Gubernur itu harus tunduk dan patuh pada aturan negara, bukan aturan yang dibuat sendiri. Tidak ada dalam aturan negara itu yang menyatakan bahwa syarat ketua BPPD itu adalah harus bisa berbahasa Arab,” ungkapnya, Jumat (30/3).

Akram menambahkan, terkait musyawarah. Jika ada musyawarah diluar musyawarah seperti di Rumah Langko itu menurutnya salah. Maka, surat Dinas Pariwisata (Dispar) NTB yang mengundang musyawarah juga salah. Padahal, itu surat Dinas pemerintah juga.

Dia menegaskan, bicara soal predikat NTB memperoleh daerah tujuan wisata halal terbaik di dunia, bukan karena orang-orangnya pintar berbahasa arab. Tapi karena, karakter pariwisata kita cocok untuk predikat tersebut.
Perlu diketahui juga, hakikat membangun pariwisata itu adalah “kebersamaan” dalam arti seluasnya. Termasuk kebersamaan dalam mengimplementasikan aturan pemerintah dan UU.

“Kalau mempromosikan pariwisata lewat BPPD tidak dengan kebersamaan, baik kebersamaan emosional maupun kebersamaan dalam melajukan kegiatan promosi. Maka, hasilnya akan kotraproduktif. Nah, kalau itu terjadi maka pariwisata NTB rugi dan penggunaan anggaran daerah jadi mubazir dan sia sia, “ujarnya.

Akram pun sedikit menjelaskan yang dimaksud Sembilan komponen asosiasi yang bisa menjadi penentu kebijakan promosi itu adalah asosiasi berskala nasional yang memiliki DPP berkantor pusat di Ibu Kota Negara, bukan di ibu kota Provinsi .

“Kenapa saya katakan demikian, karena peraturan dan UU itu dibuat untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan lokalan. Jadi, dalam hal ini Asosiasi APII itu tidak masuk unsur itu dan keberadaannya di tim sembilan itu tidak sesuai ketentuan. Jadi unsur saja tidak memenuhi, apalagi jadi ketua BPPD Provinsi, “tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button