Pariwisata

Dewan NTB Minta Tinjau Ulang Penetapan Pengurus BPPD

Mataram, Talikanews.com – Anggota Komisi II yang membidangi pariwisata meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, dalam hal ini, H Rosiady Sayuti supaya tinjau ulang hasil penetapan pengurus BPPD NTB, versi Fauzan Zakaria.

Ditegaskan salah seorang anggota Komisi II DPRD NTB, DR Raihan Anwar, sangat prihatin atas tata kelola kepengurusan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Mestinya, proses pemilihan pengurus BPPD dijalani sesuai tradisi atau mekanisme. Dimana, pengurus itu atas usulan asosiasi pariwisata yang ada di daerah kemudahan, diajukan ke Gubernur untuk di SK kan.

“Mestinya, harus buttom up atau dari asosiasi yang ada sebelumnya. Tidak ucuk-ucuk muncul asosiasi baru, dianggap mampu berbahasa Arab, lantas langsung diangkat,” ungkapnya, Jumat (30/3).

Dia mengatakan, cara yang dilakukan oleh Sekda tersebut dinilai tidak lazim, malah akan menimbulkan kondisi tidak kondusif yang dapat mempengaruhi BPPD dalam memajukan pariwisata.

Akibat adanya dugaan permainan tersebut, Komisi II akan panggil Sekda bila perlu Gubernur untuk meminta klarifikasi, kenapa prosedur seperti ini yang tidak lazim diambil.

“Ini akan jadi presiden buruk, karena keliatan fisit interes memunculkan satu orang sangat mencolok. Akan timbulkan konflik kedepan,” kata dia.

Menurut Politisi Nasdem itu, cara Sekda NTB itu menunjukkan gaya kepemimpinan terkesan otoriter, sangat tidak baik bagi dunia pariwisata yang sudah maju seperti ini. Mestinya, praktik otoriter Sekda tidak boleh intervensi semacam itu.

“Saya melihat, ada kepentingan tertentu yang masuk dalam BPPD, tersembunyi dibalik pengangkatan pengurus merupakan hasil intervensi, ” tegas dia.

Oleh sebab itu, Komisi II minta supaya tinjau kembali penetapan pengurus tersebut, lakukan mekanisme benar yakni dengan bottom up.

Lain halnya dengan Lalu Dharma Setiawan. Dirinya menyebut Bahwa Sekda keliru telah mengangkat pengurus hasil penilaian sendiri. Mestinya, pengurus BPPD diangkat dari kalangan asosiasi pariwisata yang sudah lama bergelut dibidang kepariwisataan.

“Jangan yang instan seperti ini dong. Ketika ada kepentingan, main angkat,” cetusnya.

Bagi politisi Golkar itu, tidak perlu orang yang ditunjuk mampu berbahasa Arab. Banyak juru bahasa yang bisa dipakai, paling utama, orang berpengalaman dalam bidang pariwisata. “Saya minta batalkan, kalau tidak, kami akan panggil Sekda dan siap pasang badan jika tidak segera ditinjau ulang,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button