Ekonomi

Ruko Ancam Keselamatan, Warga Desak Pemerintah Segera Eksekusi Bangunan

Lombok Tengah, Talikanews.com – Belasan warga Lingkungan Karang Bali Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya menggedor Kantor DPRD Lombok Tengah, Kamis (29/03).

Mereka menuntut agar bangunan ruko milik salah satu pengusaha elektronik di wilayah itu segera dirobohkan. Pasalnya, bangunan itu sangat mepet dengan rumah warga dan mengancam keselamatan warga.

Terlebih, dari pantauan, spesifikasi bangunan yang rencananya akan dibangun berlantai dua itu tidak sesuai sehingga dikhawatirkan akan roboh sendiri dan menimpa rumah warga setempat.

Namun begitu, warga yang datang ternyata tidak langsung diterima oleh anggota DPRD Lombok Tengah. Hal itu membuat perwakilan warga, Ihsan Ramdani dari Formapi NTB perwakilan Loteng mengamuk di halaman kantor.

“Kalau masalah uang dewan ini cepat, seperti kucing rebutan tikus, tapi kalau sudah mengurus masayarakat kecil lambatnya bukan main. Ini urusan nyawa weeee,” teriaknya menggunakan pengeras suara yang dibawa.

PSX_20180329_153527

Dani, sapaan akrabnya juga menuding ada permainan uang sehingga SK Bupati untuk perobohan bangunan itu belum juga dilaksanakan.

“Saya sendiri yang tahu itu, ada permainan uang, ada oknum pegawai yang diberi uang Rp. 45 juta,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Lombok Tengah, Lalu Mashudi yang ternyata berada di salah satu ruang komisi langsung didatangi oleh warga setelah mereka mengetahui jika ada anggota dewan di kantor.

Mashudi yang dikerumuni warga menjelaskan jika pihaknya belum mendapat pemberitahuan mengenai adanya hearing warga hari itu.

“Saya tidak tahu kalau akan ada hearing, makanya saya diam dan tidak maju, saya kira bukan urusan Komisi III,” kilahnya.

Setelah sempat berdialog dengan warga, ia berjanji akan menerima hearing warga pada Senin (02/04) mendatang dengan syarat ada rekomendasi dari Ketua DPRD setempat.

Menurut informasi, persoalan ini dimulai sejak 2014 silam, ketika salah seorang pengusaha membangun ruko di Wilayah Karang Bali Tiwu Galih Praya.

Informasinya, pengusaha itu membangun ruko sebelum adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah dan bangunan itu sangat mepet dengan rumah warga yang menyebabkan rembesan air dan lainnya mengarah ke rumah warga yang berada di belakang ruko.

Anehnya, meski pemerintah daerah sudah mengeluarkan SK Bupati dan instruksi untuk membongkar bangunan itu pada 2017 lalu, tapi hingga kini bangunan itu tidak juga dieksekusi oleh jajaran terkait.

“Malah sekarang sedang ada pembangunan lagi,” celetuk Zubaidah, salah satu warga yang ikut dalam hearing itu. (CR.1-TN)

 

Related Articles

Back to top button