Pemerintahan

Sekda NTB Warning 1.200 ASN Belum Lapor LHKPN

Mataram, Talikanews.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTB masih banyak belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari data yang ada, sebanyak 500 orang pegawai lingkup Pemprov yang sudah melaporkan dari 1700 yang wajib LHKPN. Artinya, sebanyak 1200 ASN baik Eselon II, III dan IV belum sampaikan berapa kekayaannya itu.

Terhadap LHKPN, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti mengakui memang benar masih banyak eselon II, III dan IV belum laporkan harta kekayaan. Akan tetapi, dirinya memberikan kesempatan supaya menyelesaikan LHKPN paling telat tanggal31 Maret atau tidak ada toleransi lagi awal April.

“Kita sudah kirim Satgas yang membantu, hari ini saya cek berapa yang sudah dan yang belum, yang jelas kita ingin mempertahankan predikat termasuk patuh terhadap LHKPN. Kalau tidak melaporkan, predikat itu nanti ditarik, “ungkapnya Rabu (28/3).

Dia menjelaskan, laporan kekayaan, ada yang bersifat prioritas. Dimana, jika bicara prioritas maka, ada pejabat yang memang wajib melaporkan, mulai dari Sekda, kemudian eselon II, eslon III dan pejabat pengelola pembangunan, bendahara dan sebagainya.

“Ini sudah yang wajib hukumnya, bahkan prioritas harus sesegera mungkin melapor, ” kata dia.

Mantan kepala Dikpora itu mengaku, dirinya juga belum melaporkan LHKPN karena, ada perbaikan yang belum diselesaikan.

” Kalau urusan formulir dan lainnya, sudah saya isi, tinggal saya serahkan saja,” ujarnya.

Disinggung, jika sampai tanggal 31 ini masih banyak ASN yang belum melaporkan kekayaan, apa sikap Sekda selaku kepala birokrasi? Yang jelas lanjutnya, tidak ingin mengecewakan siapapun, atas predikat. Apalagi, NTB termasuk yang dianggap paling patuh dan tinggi soal administrasi.

Yang pasti, kali ini adalah masa perbaikan, karena sebelumnya sudah melaporkan sehingga dianggapnya tidak sulit. Contoh, dirinya, mislanya tinggal menambah apa yang sejak tahun lalu belum laporkan, tinggal dimasukan, apakah ada harta kekayaan bertambah dalam beberapa bulan atau tidak.

Rosiady mengaku, temuan BKD bahwa LHKPN banyak yang gagal teknologi. Sehingga, BKD menyiapkan tenaga khusus untuk membantu, selama pasword masing-masing ASN ada dan sudah ditunggu petugas, jadi tidak perlu antri.

Apakah ketika tidak melaporkan LHKPN, masuk ranah melanggar Disiplin ASN atau tidak? Dengan tegas Rosiady menyebutkan bahwa tidak melanggar, yang penting patuh, mengisi apa yang mestinya di isi serta tepat waktu. Maka, tidak akan ada masalah.

“Yang penting di isi, jika ada kekayaan bertambah, maka ditambahkan lagi. Sehubungan, tidak bermasalah, “tutupnya.

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (“PNS”)/Aparatur Sipil Negara (“ASN”) bukanlah termasuk ke dalam definisi “Penyelenggara Negara”.

Akan tetapi ada beberapa yang termasuk sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (“LHKASN”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh jajaran PNS/ASN juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan, secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat eselon. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button