Pemerintahan

OJK NTB Serahkan KP Tanggapi Fraksi PDIP

Mataram, Talikanews.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan NTB, Farid Faletehan enggan menanggapi panjang stateman Fraksi PDIP DPRD NTB terkait kisruh perpanjangan direksi PT Bank NTB juga, konversi Bank NTB konvensional ke Syari’ah.

Terlebih menyangkut pasal 11 huruf b angka 3, tentang perlakuan khusus, yang dipersoalkan ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi yang menyatakan tidak boleh ada perpanjangan berpengaruh terhadap tidak memiliki kewenangan bagi direksi PT Bank NTB yang diperpanjang jabatan sampai bulan Agustus mendatang.

Dia menunggu, surat yang dimaksud oleh ketua Fraksi PDIP untuk dilayangkan ke Kepala Pusat (KP) OJK.

“Saya sebaiknya tidak menanggapi dulu. Ditunggu aja suratnya, nanti ranahnya Kepala Pusat (KP) Otoritas Jasa Keuangan yang akan menanggapi, ” ungkapnya, Rabu (28/3).

Dia menjelaskan, apa yang sudah dilakukan oleh OJK perwakilan NTB terhadap perpanjangan jabatan direksi sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

” Ya, kalo surat OJK udah sesuai, “kata dia.

Ketika disinggung mengenai banyak versi terhadap pengertian ADRT PT Bank NTB kemudian menurut PP perseroan terbatas sebagai landasan perpanjangan jabatan tersebut? Sapaan Farid itu menegaskan, kalau versi lain, seperti bukan ranah dirinya Menanggapi dan itu kurang pas.

“Itu bukan ranah saya, ” cetusnya.

Yang jelas, perpanjangan tersebut boleh dilakukan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan batas waktu paling lama sampai bulan Agustus 2018 atau dikeluarkannya ijin Syari’ah.

Sehingga, jika sampai bulan Agustus, Perda Syari’ah belum ditetapkan atau izin belum keluar maka, harus RUPS untuk memperpanjang atau mengganti pengurus baru.

“Kalo sampe agustus, ijin belum keluar ya, harus RUPS lagi untuk memperpanjang dan mengganti pengurus baru, “ujarnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button