Pemerintahan

Fraksi PDIP Tolak Pengesahan Pansus Konversi Bank NTB

Mataram, Talikanews.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD NTB dengan tegas menolak menyetujui Perda penetapan konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah.

Dari 10 Fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus), hanya partai binaan Megawati Soekarno Putri ini yang menolak hasil pengesahan itu.

Ketua Pansus I Ranperda PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah, H Johan Rosihan dalam penyampaian laporannya mengatakan, bahwa PDIP melihat Raperda itu belum memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu PP nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa paling sedikit 25 persen harus ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan bukti penyetoran yang sah.

Hal itu sesuai dalam Rancangan Perda Bab III Modal Usaha Pasal 6 ayat 1 dan 2. Berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah pada pasal 139 ayat 2 bertentangan dengan RANPERDA Bab IV Kepemilikan Saham Pasal 9 ayat 2 tentang komposisi kepemilikan saham Pemegang Saham Pengendali (PSP) Sebesar 51 persen.

Menurut PDIP, kata ketua komisi III DPRD NTB itu, untuk memenuhi Kewajiban pemenuhan modal 51 persen sebagai Saham Pemegang Saham Pengendali, Pemerintah Provinsi wajib menyetor 350, 88 Miliar sementara yang sudah disetor baru Rp 314 Miliar atau setara dengan 45,6 persen sesuai informasi laporan secara elektornik Kemendagri. Dengan demikian masih ada kekurangan Rp 36 Miliar. Berarti Unsur pasal 9 ayat 2 Ranperda belum Terpenuhi.

Catatan berikutnya PDIP, kata Johan Perpanjangan masa jabatan direksi Bank NTB oleh RUPS bertentangan dengan Akte Pendirian Anggaran Dasar PT Bank NTB Tanggal 30 April 1999 pasal 11 huruf b Tentang Persyaratan Khusus Angka 3 yang menyebutkan para anggota direksi diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan, pertimbangan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa, masa jabatan direksi selama lamanya empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.

Hal tersebut juga sesuai dengan surat OJK tanggal 6 November 2017 yang menyatakan bahwa perpanjangan direksi Bank memiliki potensi Resiko Hukum.

“Maka dari sepuluh fraksi, hanya anggota fraksi PDIP tidak menyetujui Ranperda Tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah itu. Karena belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan diatas yaoti PP no 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,” papar Johan dihadapan gubernur NTB, M Zainul Majdi yang hadir dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan panusus pansus yang membahas empat buah Raperda prakarsa Kepala Daerah yang langsung dipandu ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda yang ditemani dua wakil ketua DPRD NTB, Mahally Fikri dam Abdul Hadi di Mataram kemarin.

Pansus satu dalam akhir pembahasannya menyampaikan catatan dan saran yaitu gubernur NTB selaku pemegang saham untuk segera memenuhi persyaratan modal 51 persen sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTB Syariah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi saran nomor 1, kata Johan maka pihaknya meminta gubernur untuk segera melaksanakan RUPS Luar Biasa sebelum berakhir masa jabatan. Kemudian agar dalam penyusunan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah tetap mengacu kepada Perda ini dan khusus mengenai besaran prosentase komposisi Penggunaan Laba Perseroan diuraikan secara jelas sebagaimana yang sudah disepakati dalam Rapat Pansus.

“Calon Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah agar segera menyiapakan persayaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah. Dan untuk menjamin kontribusi PT Bank NTB Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sesuai dengan target RPJMD perlu ditingkatkan porsi pembiayaan pada sektor yang produktif,” papar Johan.

Dengan ditetapkannya Ranperda ini lanjut politisi PKS itu, dapat mempercepat proses konversi yang sudah dimulai sejak tahun 2016 yang lalu, sehingga harapan bahwa operasional PT. Bank NTB Syariah yang direncanakan paling lambat bulan Agustus 2018 ini dapat terlaksana dengan baik”. Tambah Johan yang menjelaskan bahwa Raperda tersebut disetuji Pansus 1.

Terkait hal itu, ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi menegaskan bahwa, PDIP melihat penetapan Raperda Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah itu belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai salah satu produk Perda.

Ruslan menjelakan konversi konvesional menuju syariah harus mengacu pada regulasi yang berlalu yaitu merubah nama dan kedudukan, merubah komposisi saham, merubah kepemilikan saham dan juga struktur organisasi. Maka haruslahlah dibuat akte pendirian yang baru. Karen lebih dari 50 persen modal dasar harus dibuat peratudan daerah baru.

Perda yang baru itu disyarakatkan melalui PP 54 2017 terakit dengan BUMD, PP nomor 7 tentang modal disetor yang mana didalam Raperda itu RUPS bersepakat bahwa modal dasar PT Bank NTB ini Rp 2,5 Triliun. Jumlah itu wajib disetor dan dibuktikan secara elektronik.

“Tetapi kenyataannya kan masih kurang 36 miliar, ini yang belum memenuhi unsur,” tegas Ruslan terpisah

Ruslan berkeyakinan terhadap hal itu, Kemendagri pasti akan menolak ketika Pemda NTB meminta pertimbangan. Sementara terkait dengan tanggapan gubernur NTB yang akan menganggarkan kekurangan modal dasar tersebut, Ruslan menegaskan tidak boleh dilakukan. Apalagi gubernur berada pada masa akhir jabatan.

“Tidak bisa mengambil kebijakan startegis Kepala Daerah diakhir masa jabatnnya, aturan dari mana itu,” cetusnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, M Zainul Majdi mengaku segala saran dan masukan tentu akan tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah yang lebih baik. Meski PDIP tidak setujui penetapan Raperda konversi itu, kata Majdi tentu harus dihargai. Gubernur menjelaskan Pansus saat itu meminta perpanjangan waktu untuk melakukan penambahan mengingat banyak hal yang dianggap perlu memenuhi syarat.

“Semua masukan akan menjadi catatan dan bahan evaluasi,” ujar gubernur ditemui usai Paripurna.

Disinggung dengan kekurangan modal dasar sebesar Rp 36 Miliar oleh PDIP. Gubernur mengaku jatuh tempo paling telat agustus itu dipastikan akan bisa diselesaikan. Terhadap kekurangan modal dasar itu, lanjutnya tentu harus diprioritaskan dalam pembahasan APBD perubahan tahun ini.

“Ini menjadi tugas bersama, pemerintah dan DPRD untuk harus bisa prioritaskan. Kita harap tetap jaga kebersamaa demi membangun NTB lebih baik. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita selesaikan secepatnya,” tutup sapaan TGB itu. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button