Daerah

Akibat Dualisme Persepsi, Pembangunan Delapan Lajur BIL – Kuta Gagal

Mataram, Talikanews.com – Rencana pembangunan jalan delapan lajur, lebar 90 meter dengan panjang 17 kilometer yang menghubungkan Bandara Lombok International Airport atau dikenal Bandara Internasional Lombok – Kuta, Lombok Tengah dengan total anggaran Rp 1,1 Triliun oleh pemerintah pusat gagal dilakukan, lantaran dualisme persepsi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Weda Magma Ardi membenarkan pembatalan pembangunan jalan LIA – Kuta sepanjang 17 kilometer meter karena, ada persoalan mengenai perbedaan persepsi yakni soal lintasan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kementerian PU.

“Iya, anggaran tahap pertama sudah disiapkan sebesar Rp 50 Miliar. Tapi, anggaran tersebut sudah dialihkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ” ungkapnya, Senin (26/3).

Dia menjelaskan, Feasibilty Studi (FS) dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok. Dimana, Pemkab ingin jalur atau lintasan jalan itu berlenggok – lenggok, sehingga membutuhkan pembekakan anggaran. Tidak hanya itu, sisa galian tanah jika mengikuti keinginan Pemkab, sangat banyak.

“Kalau ikuti keinginan Pemkab, maka panjang jalan itu lebih dari 17 kilo meter dan akan melintasi perkampungan warga, “kata dia.

Ardi menambahkan, membahas soal biaya pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggap sangat strategis itu disiapkan sebesar Rp 425 miliar, jika sesuai hasil FS. Hanya saja, kalau ikuti keinginan Pemkab maka, membutuhkan anggaran tambahan lagi.

Dia mengaku, sangat menyayangkan pembatalan pembangunan jalan tersebut akibat Pemkab Loteng mempertahankan keinginan.

“Yang sangat aneh lagi, setelah anggaran dipindahkan, baru Pemkab keluarkan surat persetujuan mengikuti FS. Tapi, sudah tidak mungkin lagi karena, anggaran itu sudah dipindah ke NTT,” cetusnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah, HM Nursiah menegaskan, pada dasarnya pemerintah daerah sangat siap dengan rencana pembangunan jalan tersebut.

Bahkan, sudah mengajukan anggaran pembebasan lahan pada APBD Murni 2018 kalau pun untuk 2 kilometer, namun melalui kajian tim apresal.

Hanya saja yang jadi persoalan adalah, kurangnya koordinasi pihak Balai Jalan Nasional perwakilan NTB.

“Bagaimana kami mengetahui rencana pembangunan, hanya pernah diundang rapat sekali oleh Balai Jalan, setelah itu tidak ada lagi, menghilang. Disatu sisi, Pemkab Loteng, sudah keluarkan rekomendasi BKPRD, Amdal. Faktanya, tidak ada koordinasi lanjutan oleh Balai Jalan, ” kesalnya.

Dia berharap, apa yang sudah menjadi rencana tersebut supaya direalisasikan dalam mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Artinya, kembali diprogramkan lagi, jangan sampai dihapus.

“Jika ada program, undang kami rapat, kita koordinasi. Jangan seperti saat ini, tidak ada koordinasi, terus menyalahkan Pemkab. Disatu sisi, Pemkab sudah siap dibuktikan dengan menganggarkan di APBD 2018 untuk pembebasan lahan kalau pun 2 kilometer, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button