Pemerintahan

Samsul Qomar : Disbudpar Dan DPMPTSP Loteng Tidak Tahu Ada Hotel Menggunakan Sempadan Pantai.

Lombok Tengah, Talikanews.com – Komisi II DPRD Lombok Tengah menilai telah banyak restaurant dan Hotel di Gerupuk, Desa Sengkol, Pujut melanggar Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Buktinya mereka seenaknya menggunakan sempadan pantai membangun restaurant dan hotel.

Ketua Komisi II DPRD Loteng, Samsul Qomar mengatakan, di Gerupuk kini telah banyak restaurat dan hotel dibangun di sempadan pantai. Salah satu contoh, hotel In Light Lombok. Selain, telah menggunakan sempadan pantai, hotel itu juga melakukan reklamasi.

Tidak hanya itu, hotel tersebut telah berdiri. Tapi, hingga saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng.

“Ini seolah-olah ada pembiaran,” ujar disapa Komeng itu ketika melakukan Monev ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Loteng, Selasa (20/3).

Untuk itu, ia meminta kepada Pemkab Loteng segera ambil tindakan tegas. Bila perlu digusur. Apalagi, keberadaannya itu telah lama.

“Insya Allah Selasa (27/3) kami akan turun ke tempat itu,” katanya.

Lucunya juga terang Komeng, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak tahu soal hal tersebut. Parahnya lagi, DPMPTSP juga tidak tahu kalau hotel itu menggunakan sempadan pantai.

“Lantas seperti apa mereka memberikan izin,” terangnya.

Tidak hanya itu, dari hasil monev yang dilakukan, ternyata ketiga SKPD, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda), DPMPTSP dan Disbudpar, tidak pernah ada koordinasi.

“Malah mereka saling menyalahkan,” tandasnya.

Sementara, Kadis Budpar Loteng, HL Muhammad Putria mengaku tidak tahu, soal Hotel In Light Lombok yang bangunannya menggunakan sempadan pantai dan lakukan reklamasi.

“Nanti kami kroscek,” katanya.
Putria memang mengaku, terkait soal izin, tidak pernah ada koordinasi dari DPMPTSP.

Sehingga, wajar ia tidak tahu, kalau ada hotel seperti itu.

“Tidak hanya itu, saya juga tidak masuk dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Yang masuk staf saya, tapi hingga kini belum ada informasi dari staf soal hal itu,” tungkasnya.

Sedangkan Kepala DPMPTSP Loteng, Winarto mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua SKPD.

“Silahkan pertemukan kami dengan SKPD tersebut. Kami akan buktikan nanti, siapa yang tidak pernah jalin koordinasi,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button