Pemerintahan

Pansus Bank NTB Tunda Laporan Karena Regulasi Masih Belum Jelas

Mataram, Talikanews.com – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD NTB, tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syari’ah menunda laporan di rapat paripurna karena takut salah.

Ketua Pansus I Raperda Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syari’ah, H Johan Rosihan. Baginya, penundaan karena ingin lebih berhati-hati supaya tidak terjadi kesalahan karena menyangkut penyampaian regulasi dari konvensional ke syariah.

“Konversi ini tidak boleh menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari nanti,” ungkapnya, Senin (20/3).

Politisi PKS itu menjelaskan, terjadi pembahasan alot antara Pansus dengan eksekutif, ada juga pihak PT Bank NTB. Sehingga, belum menemukan suatu rumusan pasal yang membuat konversi tersebut dengan harapan tidak mengganggu Akte Pendirian Bank NTB, perubahan ADRT serta aspek modal PT Bank NTB itu sendiri.

Dimana, jika menggunakan rumusan awal dari draft yang diajukan pihak eksekutif, terjadi konversi dengan membubarkan Bank NTB yang sebelumnya secara konvensional. Letak persoalannya, terjadi pembayaran, apalagi pihak Kejaksaan sudah memberikan Pendapat Hukum atau Legal Opinion nya yang menyatakan bahwa perlu diatur satu pasal tersendiri yang mengakomodir status pendirian Bank NTB.

Untuk diketahui lanjutnya Johan, Bank NTB tersebut didirikan berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 1999, sementara Raperda yang diajukan oleh pihak Eksekutif saat ini bersifat mencabut Perda pendirian.

Dengan demikian, ketika mencabut Perda pendirian, berarti status hukum Bank NTB sudah tidak ada.

Padahal tujuannya, hanya melakukan konversi atau merubah bentuk usaha dari PT Bank NTB. Permasalahan inilah yang belum mendapatkan titik temu hingga saat ini.

Perubahan bentuk kegiatan usaha, menurut Johan. Jika dilakukan, maka akan merubah lebih dari 50 persen materi Perda seperti aspek modal, kemudian komposisi organisasi, jajaran direksi, dan banyak materi lain yang ikut mengalami perubahan.

Kalau mengacu pada UU tentang pembentukan Perda, jika terjadi perubahan materi Perda lebih dari 50 persen maka, wajib dibuatkan Perda baru.

“Ini persoalan utama sehingga belum menemukan titik kesepakatan,” kata dia.

Oleh sebab itu, Pansus tengah berupaya mencari satu formulasi pasal, supaya Perda Nomor 07 tahun 1999 tersebut bisa terakomodir.

“Solusinya adalah kita membuat satu pasal yang mencabut Perda Nomor 07/1999, akan tetapi materi Perda tetap terakomodir dalam Perda baru, “ujarnya.

Hal itu membuat Pansus meminta waktu satu atau dua pekan lagi terhadap pimpinan DPRD untuk menemukan formulasi yang tepat terhadap masalah ini dengan melakukan langkah konsultasi kepada Otoritas Hukum yang mengeluarkan Akte Pendirian yakni Kemenkumham dan Dirjen Otda terhadap satu rumusan pasal yang sudah kami rancang tersebut.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda SH MH., membenarkan ada penundaan Paripurna, karena adanya permasalahan dalam pembahasan Raperda cukup alot yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti draft pengajuan Raperda oleh pihak Eksekutif.

“Penundaan itu lebih terhadap prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, tidak merubah agenda rapat yang tertuang dalam rapat paripurna, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button