Pemerintahan

Rekrutmen CPNS Dibuka Pasca Pilkada, Dewan NTB Akan Temui Menpan

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB, akan membuka formasi rekrutmen CPNS, pasca pemilihan kepala daerah tahun 2018 ini. Rencana rekrutmen itu sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB) juga bersama DPR RI.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman menjelaskan, pemerintah daerah akan rekrutmen CPNS sesuai sesuai kemampuan APBD yakni sebanyak 700 orang. Kalaupun analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pemprov yang saat ini masih kekurangan sebanyak 5.554 orang PNS dengan angka pensiun sejak 2014 hingga 2018 sebanyak 1.149 orang dan sisanya pindah, juga meninggal dunia.

“Jumlah yang sanggup kita rekrut sesuai hitungan kemampaun kita APBD, tidak boleh lebih dari belanja aparatur,” ungkapnya, Senin (19/3).

Dia mengatakan, saat ini BKD menyerahkan kebutuhansesuai permintaan pemerintah pusat yang mana disingkronisasikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah berdasarkan perhitungan persentase belanja daerah.
Bahkan, sudah diverifikasi Badan Kepegaiwan Nasional (BKN), kemudian disurviser oleh BKN Kanreg 10 Denpasar. Saat ini BKD masih menunggu informasi jadwal dan formasi lebih detail dari Kemenpar RB.

“Tapi informasinya habis Pilkada ini,” sebut dia.

Untuk kebutuhan yang paling mendasar lanjutnya, yaitu guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan sisanya bidang teknisi. Jika mengacu kepada data yang dimiliki BKD NTB, jumlah kuota CPNS yang diusulkan sebanyak 20.491 formasi.

Formasi itu terdiri dari Kota Mataram telah diusulkan 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi, Lombok Tengah 3.198 formasi dan Lombok Timur 4.992 formasi. Kemudian Sumbawa Barat 737 formasi, Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Sumbawa 1.311 formasi.

“Tapi khusus untuk kebutuhan yang diusulakan provinsi ada 700 an,” cetusnya.

Terkait hal itu, salah seorang anggota Komisi V DPRD NTB, H Sabirin meminta agar pemerintah pusat lebih maksimal menyeidiakan formasi CPNS seseuai kebutuhan daerah. Menurutnya, ketika bicara urusan kepegawaian ASN, merupakan tanggung jawab negara. Tetapi negara harus melihat daerah yang masih banyak membutuhkankan pengangkatan sebagai PNS.

“Terutama guru, selama ini dimana mana guru honorer lebih banyak dari guru PNS,” sentil politisi Gerindra itu.

Oleh sebab itu, untuk mengisi kekosongan terutama yang sudah pensiun belum pernah pengangkatannya seimbang.

Selaku wakil rakyat pihaknya berharap agar jumlah yang direkrut lebih maksimal lagi. Awal April ini komsisi V akan melakukan kunjungan kerja ke Kemenpar RB untuk mendorong persoalan tersebut.

“Terutama para guru saya sangat prihatin kita kekurangan guru PNS, ini akan kita sampaikan nanti” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button