Pemerintahan

KPK Evaluasi, Loteng Lebih Maju Progresnya

Lombok Tengah, Talikanews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

Ketua Tim Bagian Pencegahan KPK, Untung Bijaksono diterima Sekda Loteng, HM Nursiah di ruang rapat Tastura I kantor bupati Loteng, kemarin.

Namun, terkait kedatangannya itu, tim bagian pencegahan KPK enggan memberikan komentar, malah mengarahkan ke Pemkab Loteng dalam hal memberikan keterangan.

Sekda Loteng, HM Nursiah mengatakan, kedatangan KPK itu untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi yang merupakan tindak lanjut dari Mou KPK dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB, termasuk Gubernur dan ketua DPRD se NTB dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

Rencana aksi ini dibuat lanjut Nursiah, berdasarkan issu dari 11 SKPD yang tentu berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat yang berpeluang menimbulkan korupsi. Seperti, sekretariat Dewan, sekretariat daerah, Bappeda, DPMPTSP, BKPP, DPMD, Inspektorat, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR rumpun Perkim dan rumpun perhubungan.

Cotohnya, DPMPTSP sejauhmana menjalankan sistem online. Sekretariat Dewan sejauah mana merevisi tata tertib, membuat SOP, membuat risalah-risalah persidangan sehingga dikelola dengan baik, kemudian kaitanya dengan BKAD, bagaiaman simpek, data pegawai dan bagaiamana menyiapkan e-kinerja.

“Itu yang dievaluasi tadi, sejauh mana 11 SKPD ini telah menjalankan rencana aksi yang telah dibuatnya,” terangnya.

Sementara, hasil dari evaluasi itu terang Nursiah, Lombok Tengah lebih maju progresnya, jika dibandingkan 10 kabupaten/Kota di NTB. Semua ini dikarenakan, koordinasi yang dijalin antar SKPD sudah bagus dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Dimasing-masing SKPD itu sudah menyelesaikan permasalahan yang dibuat di rencana aksi tersebut, sehingga kita dinilai lebih maju progresnya,” tandasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button