Pemerintahan

Gubernur NTB : Perlu Pemangkasan SOP Untuk Pelayanan Publik

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi kumpulkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Dimana, dihadapan para kepala OPD, sapaan TGB itu menekankan, agar semangat tidak kendor dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang sudah ditetapkan.

Dikatakan Gubernur dua periode itu, Kontinuitas dan “speed” dalam melaksanaan program itu jangan sampai berkurang, agar semua berjalan lancar dan memenuhi target, termasuk atensi khusus.

“Bagi pelaksanaan program yang mendukung sasaran pemerintah nasional secara umum, salah satunya terkait deregulasi. Semua itu harus dipenuhi sesuai target, “ungkapnya, Senin (19/3).

Upaya mendukung program pemerintah pusat itu lanjutnya, dapat ditempuh dengan menginventarisir produk hukum yang ada di daerah, yang kiranya sudah tidak kontekstual, sehingga dapat dihapus atau perlu direvisi.

Sementara untuk regulasi baru yg akan dibuat, perlunya memperkuat sisi substansi dan susunannya.

“ itu salah satu jalan kita mengupayakan optimalisasi pelayanan publik, bahkan bila perlu, bisa dilakukan pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP), agar proses pelayanan publik tidak dinilai panjang dan berbelit, “kata dia.

Semua itu penting, karena akan mempengaruhi indeks kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Sementara terkait perkembangan dinamika politik jelang kontestasi kepala daerah beberapa bulan kedepan, Gubernur juga mengatensi beberapa isu strategis yang rawan muncul, yakni isu keamanan dan ketertiban. Atas hal ini, Gubernur memerintahkan langsung kepala OPD dalam hal ini kepala Bakesbangpoldagri, H.Lalu Syafi’i, untuk bersinergi dengan seluruh pihak termasuk jajaran TNI/Polri.

TGB menegaskan, Isu lain yang juga tak kalah penting yang perlu menjadi perhatian terkait keamanan, pangan, pelayanan dasar dan ketenagakerjaan, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.

Jika ada hal-hal yang terjadi, baik di lapangan maupun yang tercover oleh pemberitaan media, utamanya yang sifatnya substansif, maka Kepala OPD sebagai penanggungjawab sektoral yang punya kewajiban untuk meluruskan.

“ Bapak/Ibu kepala OPD harus lebih peka dan reaktif menangani masalah yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai pembagian tugas dan kewenangan justeru menghambat kita dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button