Daerah

Catatan BPBD, Periode Januari-Maret Ada 61 Kejadian Bencana

Mataram, Talikanews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, mencatat bencana yang melanda daerah seribu masjid ini selama bulan Januari hingga 18 Maret 2018. Dimana, sejak januari kondisi curah hujan berkisar antara 129 – 790 mm per bulan.

Curah hujan teringgi terjadi di Pos Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 790 mm sedangkan curah hujan terendah tercatat di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Sifat hujan yang terjadi pada bulan Januari 2018 secara umum di wilayah NTB berada pada kisaran Atas Normal (AN).

Sedangkan pada bulan Februari terjadi penurunan curah hujan dibandingkan pada bulan Januari. Selama bulan Februari kondisi curah hujan berkisar antara 200 – 600 mm per bulan. Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang mencapai 639 mm sedangkan curah hujan terendah tercatat di Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Sementara sampai pertengahan Maret saat ini masih terus terjadi hujan walaupun curah hujan yang terjadi mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari 2018.

Pada periode Januari – maret 2018, terdapat 61 kejadian bencana yang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia, 26 orang luka-luka. Sebanyak 38.323 jiwa terdampak, 11 rumah rusak berat, 23 rumah rusak sedang, dan 2.122 rumah rusak ringan. Selain itu kejadian bencana juga merusak infrastruktur.

Tercatat sebanyak delapan jembatan rusak ringan hingga berat, 2.290 meter talud rusak ringan hingga sedang, 10 bendungan rusak ringan hingga berat, 623 meter jaringan irigasi.

Untuk di sektor fasilitas umum juga tidak luput dari dampak bencana, sedikitnya empat uniy perkantoran rusak ringan, tiga tampat ibadah rusak ringan, dua pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas rusak ringan, dan 15 sekolah rusak ringan.

“Untuk bencana banjir pada bulan januari ini merendam sekitar 367 Ha lahan pertanian,” ungkapnya kepala BPBD NTB, Ir H Muhammad Rum, Minggu (18/3).

Dia menjelaskan, bencana banjir sendiri, merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 36 kejadian, angin puting beliung 14 kejadian, tanah longsor tujuh kejadian, gempa bumi dua kali kejadian dan konflik sosial pun terjadi dua kali.

“Bencana ini lanjutnya, tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-NTB,” kata dia.

Rum mengaku, penanganan bencana pada sampai pertengahan Maret 2018 ini lebih dominan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sementara BPBD Provinsi NTB tetap memback-up berupa peralatan dan kebutuhan logistik yang diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota.

Adapun yang dilakukan yakni, rapat Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang BPBD Provinsi NTB, BMKG, OPD terkait, TNI dan Polri. Kemudian, menetapkan Kepustusan Bupati/Wali Kota terkait dengan Masa Tanggap Darurat.

Tidak hanya itu, BPBD Kabupaten/Kota telah melakukan pendirian Posko Siaga Darurat Bencana di tingkat Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, mempercepat pelayanan terhadap masyarakat maupun sebagai media pusat informasi dan data bencana.

Selanjutnya, menginventarisasi wilayah yang terkena dampak bencana yaitu dengan cara melakukan pemetaan, pemantauan secara langsung di wilayah terdampak. Memobilisasi peralatan dan menyalurkan logistik tehadap wilayah terdampak.

Termasuk kerjasama dengan Badan SAR telah melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban terdampak maupun korban yang hilang terbawa akibat banjir dan akibat kejadian bencana lainnya

Rum mengaku, dalam hal penanganan bencana khususnya di Wilayah NTB masih dirasa kurang maksimal. Ada beberpa kekurangan dalam penanganan bencana di Provinsi NTB antara lain, Pos Komando Tanggap Darurat belum berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian, lemahnya sumberdaya yang dimiliki oleh kabupaten/kota baik menyangkut peralatan kebencanaan, Anggaran dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam kebencanaan;, emahnya koordinasi lintas sektoral.

“Paling utama, kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan masih rendah, “tuturnya.

Dia menambahkan, persoalan utama yakni kerusakan lingkungan dari hulu sampai ke hilir akibat adanya peralihan fungsi lahan dan kurang seriusnya aparat penegak hokum melakukan tindakan hukum terhadap perambah hutan.

Termasuk, kurangnya sinkronisasi perihal tata ruang antara satu instansi dengan instansi lainnya.

“Masih dirasakan kurangnya mitigasi terkait sosialisasi kebencanaan,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button