Politik

Timses Ahyar-Mori Minta Bawaslu Jangan Tebang Pilih Dan Yang Melanggar Tindak Tegas

Mataram, Talikanews.com – Wakil ketua tim sukses (Timses) atau tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB periode 2018-2023, nomor urut 2, H Ahyar Abduh – H Mori Hanafi yakni, Ruslan Turmuzi minta kepada Bawaslu, tidak tutup mata terhadap pelanggaran paslon lain.

Dia mengatakan, ketika paslon Ahyar-Mori diundang silaturrahim oleh salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, langsung dibubarkan panitia pengawas (Pamwas) setempat. Akan tetapi, terhadap paslon lain, yang sosialisasi di sarana ibadah maupun pendidikan, justru tidak sikap tegas dari Bawaslu dan jajaran.

“Jika Ahyar-Mori salah, kami gentle dan terima, tapi persoalannya. Jangan hanya terhadap salah satu paslon saja. Bagaimana dengan paslon lain, yang melanggar aturan, apa Bawaslu dan Panwaslu menindaklanjutinya, “ungkap Ruslan, Kamis (15/3).

Dikatakan politisi PDIP itu, sangat menginginkan pilkada damai, kondusif, penegakan hukum harus dijalankan ketika ada paslon melanggar ketentuan aturan. Terlebih, berdasarkan informasi Bawaslu, menurut catatan hasil pantauan, banyak sekali pelanggaran dilakukan oleh salah satu calon.

Hal itu membuatnya salut atas kinerja Bawaslu dan Panwaslu, apalagi membubarkan kampanye yang melanggar aturan. Namun, apakah pembubaran itu berlaku terhadap paslon lainnya.

“Siapapun itu jika melanggar harus tindak tegas, jangan lihat sebelah mata,” kata dia.

Oleh sebab itu, demi kelancaran pilkada damai dan kondusif, diharapkan kepada semua pihak, ketika ada paslon yang sosialisasi tidak terjadwal, supaya mrnginformasikan ke Bawaslu dan Panwaslu. Karena, Bawaslu keterbatasan personil.

“Jika sudah seperti ini. Dari situ bisa liat disiplin paslon, apakah ada paslon sewena-wena atau tidak, ” terangnya.

Terkait hal itu, ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid menyampaikan, tidak ada penindakan sebelah mata.”Semua diperlakukan sama,” cetusnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Utara, Adipurmanto mengaku tidak pernah membubarkan, mungkin timses yang di KLU mengerti karena tidak mengantongi STTP.

“Kami hanya tanya apakah ada izin, sampai paslon datang, STTP tidak ada,” ujar dia.

Dia memaparkan, kalau dilihat dari surat permohonan timses tingkat kecamatan, itu berlokasi dirumahya Dusun Karang Montong Kecamatan Pemenang Timur. Akan tetapi, setelah dirinya dikonfirmasi terhadap tim kampanye tingkat KLU yang saat itu sedang diluar daerah, justru mengaku tidak tahu.

“Yang jelas, kami tidak membubarkan, melainkan mereka memahami tidak kantongi STTP, “tegasnya.

Sapaan Adi itu menuturkan, ada dua kejadian sama di KLU yakni paslon nomor urut 3 yakni saat Hj Sitti Rohmi Djalilah membuat acara pengukuhan DPC NW, disalah satu sekolah Orong Kopang Desa Madane. Terhadap kegiatan itu, tidak dilarang karena berkaitan dengan organisasi, bukan sosialisasi.

Namun, ketika saat itu mau digabungkan dengan kegiatan pengukuhan relawan perempuan, langsung Panwaslu menanyakan STTP, dan tidak bisa ditunjukkan, sehingga Panwaslu meminta untuk tidak dilanjutkan.

“Sempat izinkan pengukuhan NW, iya kami berikan. Tapi, jika pengukuhan relawan, jelas kami tidak izinkan,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button