Pemerintahan

Menghilang, Sekda Akan Panggil Manggaukang Raba

Mataram, Talikanews.com – Maraknya pemberitaan bahwa, mantan kepala biro ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba. Jarang masuk kantor pasca beredarnya kasus dugaan korupsi konsolidasi merger PD menjadi PT BPR NTB. Menyebabkan dua orang tim konsolidasai ditetapkan sebagai tersangka oleh Aparat Penegak Hukum. 

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Rosiady Sayuti menyampaikan, Manggaukang tidak pernah muncul di kantornya, mungkin sakit. Kalaupun begitu, selaku kepala birokrasi tertinggi dilingkup pemerintah provinsi NTB, tidak bisa mengambil sikap sendiri.

Sehingga, akan menunggu laporan bersangkutan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

“Nanti kita telusuri melalui BKD. Kan disana rekap kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih Manggaukang Raba seorang pejabat sebagai staf ahli gubernur,” ungkapnya, Senin (12/3).

Menurutnya, Manggaukang jarang muncul dikantor, seperti dalam pemberitaan hanya datang Absensi sidik jari, lantas langsung menghilang, kemungkinan ada tugas penting. Jika tidak pernah masuk juga, kemungkinan ada surat ijin. 

“Yang jelas saya akan telusuri lewat BKD. Kemudian panggil pak Manggaukang,” kata dia. 

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, H Fathurrahman justru sedang menelusuri tingkat kehadiran mantan kepala biro ekonomi tersebut. 

“Kami tidak tahu pasti, kalau tingkat kehadiran pada bulan Maret ini. Karena belum terima laporan dari atasan sebagai staf ahli gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah. Kalau tingkat kehadiran bulan Februari, pak Manggaukang, rajin kok,” ujarnya. 

Dia mengatakan, akibat isu tidak pernah masuk, tentu BKD akan tindaklanjuti, terlebih ketika ada  laporan resmi dari Sekda selaku pengendali. 

“Kehadiran ASN atau pejabat masuk kantor akan dilihat dari rekapan abesnsi sidik jari yang diterima dari masing-masing pimpin SKPD terkait,” kata dia. 

Mantan kepala biro Kesra itu menjelaskan, jika misalnya alasan pak Manggaukang tidak masuk karena ada tugas keluar daerah, jelas BKD juga akan telusuri, apakah ada surat tugasnya atau tidak. Karena, ketika perjalanan dinas keluar daerah, harus ada tertulis. 

“Tidak ada istilah pejabat atau pegawai biasa, jika ada keperluan lain, harus ada surat laporan atau pemberitahuan, “paparnya. 

Yang jelas lanjutnya, akan dilihat dari laporan bulanan kaitnyan dengan kinerja dan kehadirannya. Fathurrahman berharap, seluruh ASN supaya mentaai aturan, jam masuk kerja ataupun pulang, karena sudah diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. 

Ketika ada ASN yang melanggar aturan, jelas ada sanksi berupa teguran lisan, baru mengarah ke sanksi ringan, sedang atau berat.

“Soal apakah Manggaukang melanggar PP 53 tahun 2010, kita lihat dulu dari rekap absennya. Tentu ada laporan tertulis oleh Sekda sebagai atasan, “terangnya.

Fathurrahman menambahkan, seandainya pak Manggaukang melakukan perjalanan dinas dalam waktu lama, jelas dibuktikan dengan SPPD atau surat cuti jika cuti. Karena, ASN diberikan hak cuti setiap tahun.

“Ketika misal keluar daerah, tergantung penugasan seperti apa tertera disurat penugasan. Nanti saja kita lihat dilaporkan OPD yang merekap abesensi, karena berpangurh juga pada apa tindakan BKD, “tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles