Hukum & Kriminal

Terkait Merger PT BPR, FITRA NTB Minta Gubernur NTB Tidak Lepas Tangan

Mataram, Talikanews.com – Forum Nasional untuk Transparansi (FITRA) NTB, meminta kepada Gubernur supaya tidak lepas tanggungjawab terkait merger PD BPR ke PT BPR NTB. Terlebih, adanya stateman gubernur yang kerap disapa TGB, menyerahkan dugaan aliran dana merger sekitar Rp 700 juta untuk diusut oleh Aparat Penegak Hukum. 

Stateman tersebut membuat FITRA berpandangan seyogyanya, Gubernur mengambil tindakan konkrit mengenai hal tersebut dan bukan berlepas tangan. Mengingat dasar pelaksanaan kerja tim dan berlangsungnya pengumpulan dana merger tersebut oleh tim konsolidasi, adalah sesuai perintah Gubernur melalui SK Gubernur NTB Nomor 503 – 89 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Perubahan dan Penggabungan Bentuk Badan Hukum PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, tanggal 26 Januari 2016.

“Kami hanya menyarankan supaya, oknum pejabat penerima dana Merger disarankan kembalikan dana itu ke Pemda, “ungkap, Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah, Senin (5/3).

Ervyn menegaskan, dugaan korupsi aliran dana merger itu telah menjadi perhatian publik. Terlebih, petinggi birokrasi yaitu Sekda juga disebut, diduga telah menerima dana tersebut. Sehingga, sangat kurang elok jika tidak ada langkah aktif dari  Gubernur untuk memperjelas masalah tersebut. 

Menurutnya, semestinya ada langkah memanggil pejabat yang memerintahkan pengumpulan dan penggunaan dana tersebut kepada tim konsolidasi, agar bisa diketahui posisinya secara jelas. Karena, sangat penting guna menunjukkan sikap tegas Gubernur untuk tidak menoleransi praktek korupsi dalam pemerintahan yang dipimpinnya.  

“Alih-alih begitu saja, sudah menyerahkan kepada APH untuk diusut,” kata dia.

FITRA juga mengimbau agar pejabat eksekutif tertentu yang merasa telah menerima aliran dana merger tersebut segera mengembalikannya kepada Pemda. “Ini sih, hanya bagi yang merasa menerima saja,” cetusnya. 

FITRA tekankan pentingnya jajaran pejabat Pemprov NTB untuk menelusuri dan memperjelas tingkat kelayakan kegiatan pengumpulan dana merger tersebut yang dinilai tidak layak dari segi perencanaan, dan terkesan dibuat-buat. Hal ini disebabkan besarnya jumlah dana yang “tercecer”, yang sangat jauh nominalnya dari jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan merger BPR. 

Merujuk hasil pemeriksaan BPKP lanjutnya, dana yang diduga digunakan untuk kegiatan fiktif dan potensi kerugian dalam pengadaan IT untuk keperluan merger BPR tersebut mencapai Rp 1,1 miliar atau sekitar 61 persen dari total dana yang dikumpulkan oleh tim konsolidasi sebesar Rp 1,8 miliar. 

Itu terdiri dari kegiatan fiktif senilai Rp 700 juta dan sisanya berasal dari kerugian pengadaan IT.  Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dana merger yang dikumpulkan tersebut.

Singkatnya, Ervyn menambahkan, jika dana merger yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 700 juta, mengapa sampai ada pengumpulan dana begitu besar hingga mencapai Rp 1,8 miliar?. Hal ini tidak bisa tidak  memunculkan pertanyaan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut. Jangan sampai muncul kesan, seolah ada pihak tertentu yang memanfaatkan SK Gubernur untuk mengumpulkan dana haram. 

“Hal ini penting mendapatkan perhatian jajaran Pemprov NTB, guna mengevaluasi potensi masalah dalam sistem untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa depan, “tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button