Hukum & Kriminal

Gubernur NTB Serahkan Proses Merger BPR Ke APH

Mataram, Talikanews.com – Mencuatnya kasus dugaan suap menyuap untuk mempercepatan merger Perusahaan Daerah (PD) menjadi PT Bank Perkreditan Rakyar (BPR) NTB hingga menyeret sejumlah nama baik kalangan legislatif maupun eksekutif membuat gubernur NTB buka suara. 

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi menegaskan, dalam mengambil sikap jelas berpatokan pada urusan penanganan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga pihaknya tidak ingin masuk terlalu dalam mengintervensi masalah yang ditetapkan kejaksaan dua orang yaitu ketua tim dan wakil ketua tim konsolidasi merger PT BPR, Mutawali dan Ikhwan.

“Kita serahkan saja prosesnya sama Aparat Penegak Hukum,” ungkapnya, Selasa (6/3).

Sapaan TGB itu mengatakan, dalam perjalannya saat ini segala persoalan BPR akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas. Hal yang harus dilakukan, kata gubernur bagaimana proses hukum itu bisa berjalan. Hal itu perlu dilakukan pengawalan ketat dari seluruh pihak terutama publik.

Siapapun yang desebut Mutawali selaku tersangka menerima aliran dana itu, lanjut gubernur dua periode itu, sepenuhnya akan diserahkan kepihak yang berwajib saja.

“Kenapa ditanya tanya ke saya, itu menjadi kewenangan penegak hukum,” kata dia. 

Sikap Gubernur tersebut, membuat peneliti hukum SOMASI NTB, Johan Rahmatullah ikut nimbrung. Dia mengatakan, melihat perkembangan kasus yang terjadi apalagi dua tersangka yang meneybutkan sejumlah nama terlibat menerima aliran dana dengan tot 700 an juta jtu menurutnya bukanlah sebagai bentuk kekecewaan yang kemudian para tersangka menyebut nama-nama pejabat yang diduga menerima aliran dana tersebut. 

Dalam tindakan korupsi, kata Johan tentu itu bukan kejahatan seperti permalingan umumnya, melainkan korupsi dilakukan permalingan secara berjamaah. 

“Sudah waktunya menurut saya bahwa korupsi dalam kasus PT Merger BPR NTB ini jangan sampai stagnan di pelaku yang paling bawah saja,” ujar Johan terpisah.

Pelaku atau para tersangka yang telah ditetapkan menjadi tersangka harus berani melawan dan membuka para jamaahnya dalam mengemban uang dari hasil korupsi yang dibagi-bagikan tersebut. Jangan hanya mau dijadikan korban semata oleh pejabat yang memiliki kekuasaan yang tinggi. 

Untuk itu pihaknya mendorong Ikhwan dan Muttawali harus berani terang-terangan dan terbuka secara kooperatif untuk menyebutkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana tersebut. Sehingga kebobrokan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas tentang siapa yang memerintahkan dan sebagainya. 

Kejaksaan Tinggi NTB harus memberikan jaminan hak-haknya kepada kedua tersangka yang ingin menjadi Justice Collaborator dalam kasus ini. Sehingga, kedua tersangka nantinya secara benar-benar mengungkapkan semua yang terjadi. 

“Tentu bukan hanya kepada kedua melainkan kepada seluruh anggota keluarga tersangka,” tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button