Pemerintahan

Soal Bale Mediasi, Pansus II DPRD NTB Minta Pendapat Pemkab. Loteng

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pansus II DPRD Provinsi NTB meminta pendapat atau masukan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bale Mediasi ke pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Jum’at (2/3).

Ketua pansus II DPRD Provinsi NTB, H Makmum berserta rombongan diterima Sekda Loteng, HM Nursiah. Dalam rombongan pansus II DPRD NTB ikut pula Ketua DPRD NTB, Hj Isvi Rupaida dan Prof. Galang Asmara.

Dalam kesempatan itu, Makmum menjelaskan tujuan kedatangannya. Dimana, pembahasan Ranperda Bale Mediasi merupakan atas inisiatif dari pemerintah Provinsi NTB, yakni Gubernur. Bahkan, sebelum di masukkan dalam Ranperda, bale mediasi sudah berjalan cukup lama dan dituangkan dalam Pergub nomor 38 tahun 2015. Namun, untuk lebih menguatkan Bale Mediasi itu, Gubernur berinisiatif membuatkan Perdanya. Sehingga, inilah alasannya datang ke Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta masukan atau pu tambahan dari draf Ranperda Bale Mediasi. Dengan begitu, Renperda ini bisa memiliki kekuatan untuk bisa diloloskan dalam rapat paripurna. 

“Insya Allah Rabu (7/3) akan diparipurnakan,” jelasnya.

Sementara, tujuan pembentukan Bale Mediasi yakni pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi. Selain itu, mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa masyarakat secara lebih dini. 

Selanjutnya, terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

Sedangkan, Bale Mediasi bertugas mendorong terbentuknya lembaga mediasi ditingkat desa, melakukan pendataan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi. Tidak hanya disitu saja, bale mediasi membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat, memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi. 

Selanjutnya, merekonstruksi dan merevitalisasi lembaga-lembag adat yang menjalankan fungsi mediasi, memfasilitasi lembag yang menjalankan fungsiu mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan, menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pedampingan pelaksana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi dan melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Adapun wewenannya, diantaranya melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalkan fungsi mediasi yang ada di masyarakat, melakukan peningkatan kapasitas mediator, melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Jenis sengketa yanga akan diselesaikan, yakni sengketa yang sifatnya ringan, seperti tindak pindana ringan, sengketa perdata, tindak pidana adat, tindak pidana aduan dan tindak pidana anak. 

“Pokoknya tidak jauh beda dengan apa yang telah dibentuk di Loteng, yakni krama adat dan seperti di Sumbawa, lembaga adat,” tandasnya.

Sementara, Sekda Loteng, HM Nursiah sangat menyambut baik Ranperda itu. 

“Memang Bale Mediasi ini perlu ada, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Apalagi, kini cukup banyak permasalahan yang muncul dimasyarakat. Sehingga, dengan adanya Bale Mediasi ini maka bisa memecahkan permalahan tersebut. “Kalau disini sudah ada krama adat dan lainnya,” tungkasnya. (TN-03)

 

Related Articles