Politik

STTP Komponen Penting Tapi Paslon Sering Abaikan

Mataram, Talikanews.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB Khuwailid mengatakan, tingkat kepatuhan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selama masa kampanye masih sangat rendah.

Hal ini terlihat dari minimnya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diberikan para tim dari masing-masing paslon kepada KPU, Bawaslu, dan Polda NTB selama periode 15 Februari hingga 1 Maret minim.

“Kenapa kami sampaikan begitu, dari sisi pemberitahuan ketika akan kampanye sangat rendah secara umum, karena dari 53 kegiatan kampanye dari semua paslon, hanya 10 kampanye yang memiliki STTP,” ungkapnya saat rapat evaluasi hasil pelaksanaan kampanye para paslon di Bawaslu NTB, Jumat (2/3).

Khuwailid menyebutkan, STTP merupakan komponen penting yang harus dipatuhi  paslon. Berdasarkan pengawasan Bawaslu NTB, terdapat paslon yang tidak boleh lagi kampanye di sebuah kecamatan lantaran sudah tiga kali kampanye di kecamatan tersebut. 

Khuwailid menjelaskan, dari 53 kampanye yang dilakukan seluruh paslon selama 15 Februari hingga 1 Maret, tercatat hanya ada 10 SPPT yang dilaporkan. 

“Berarti ada 43 kampanye yang tidak ada STPT-nya,” kata dia. 

Bahkan, lanjut Khuwailid, ada salah satu paslon yang sama sekali tidak melaporkan SPPT-nya dalam kampanyenya. Padahal, STTP itu penting untuk mendapatkan pengawasan karena berkaitan dengan ijin. 

Dia menyebutkan tingkat Kepatutan itu seperti paslon nomor urut 1 sebanyak sembilan kali kampanye, tidak memiliki STTP dua kali, untuk paslon nomor 2, dari empat kali kampanye, sama sekali tidak ada STTP. Selanjutnya paslon nomor 3, paling banyak melakukan kampanye yakni 30 kali. Tapi, tidak ada STTP sebanyak 29 dan paslon nomor urut 4, ada 10 kali kampanye dan tidak ada STTP delapan. 

Padahal lanjutnya, pola kampanye sudah ada kesepakatan untuk di tingkat Kecamatan, sebanyak 3 kali. Namun, ada paslon melebihi ketentuan. 

“Kampanye itu bukan hanya kumpulkan massa hingga ribuan, ketikan silaturrahim, itu masuk kampanye. Kalau pun begitu harus ada STTP,” terangnya. 

Berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017. Kepatuhan terhadap STTP suatu hal yang mendominasi. 

“Ada juga paslon yang melanggar aturan, melakukan kampanye sarana pendidik berada di wilayah Sumbawa yakni nomor urut 3. 

Kemudian, paslon nomor urut 4 juga melakukan kampanye di salah satu Ponpes di wilayah Kopang Lombok Tengah,” tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button