Politik

Hasan Masad : Pertanyakan Keseriusan Komisioner KPU

Mataram, Talikanews.com – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB periode 2018-2023, H Moh Suhaili FT – H Muh Amin dalam hal ini, Hasan Masat pertanyakan keseriusan Komisioner KPU NTB. Diacara rapat hasil evaluasi kampanye yang diselenggarakan oleh Bawaslu NTB, Jumat (2/3). 

Hasan Masa menegaskan, KPU NTB diduga telah melanggar hak paslon. Dimana, semua paslon memiliki hak untuk mendapatkan alat peraga kampanye (APK) yang disediakan oleh KPU. Akan tetapi, sampai hari ini (jumat, red) KPU belum bisa memberikan APK tersebut. Disatu sisi, ketika para paslon mencetak atau membuat baliho, dianggap paslon melanggar aturan. 

“KPU telah melanggar hak paslon. Semestinya sebelum tanggal 15 Februari itu, APK harus dimengerti karena, paslon berhak mendapatkan APK itu,” ungkapnya. 

Sikap KPU itu membuat paslon kecewa. Apalagi pilkada dianggap krusial dan bahaya dengan ketatnya pengawasan dan pengawalan dari aparat kepolisian yang bekerjasama dengan KPU. Padahal timses dan paslon enjoy saja. 

“Kami tidak ada masalah kok, ini lebih banyak petugas kepolisian dari pada massa kampanye. Tidak akan ribut kok, kami timses saling rangkul,” kata dia. 

Masat mengaku, sangat setuju dan taat terhadap aturan, tapi jangan cegah paslon untuk bertemu dengan konstituen dengan cara dikawal ketat, kemudian aturan STTP dan lain sebagainya. 

“Jangan sampai terjebak asumsi karena aturan. Tidak ada paslon bermusuhan kok, “tegasnya. 

Terkait hal itu, Komisioner KPU bidang teknis dan sumber daya manusia, Yan Marley menegaskan, tidak pernah mengambil hak paslon terkait APK. Justru, pada tanggal 13 Februari sore, semua tim penghubung paslon di undang untuk sampaikan desain dan materi bahan kampanye (APK, red) supaya langsung dicetakkan oleh KPU karena, APK, sosialisasi paslon merupakan tanggung jawab KPU. 

“Tidak mungkin kami lelang APK sebelum tanggal 13 Februari, sama saja kami melanggar aturan, ” terang dia. 

Yang jelas lanjutnya, terkait APK, KPU berjanji akan diserahkan pada Senin mendatang, dan dipersilahkan paslon memasang sesuai ketentuan. 

Disatu sisi, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda NTB Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto mengatakan, pentingnya STTP untuk pengawalan dan pantauan aparau kepolisian, apakah kegiatan kampanye berjalan lancar dan aman atau tidak. “Kami juga menjalankan tugas sesuai aturan,”tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Back to top button