Politik

Ali-Sakti Diterima Daftar Tapi Dengan Syarat

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon wakil gubernur NTB periode 2018-2023 atas nama H Moch Ali Bin Dachlan – TGH Gede Sakti Amir Murni dengan syarat harus memenuhi kekurangan persyaratan KTP sebanyak 101.06 yang telah jatuh tempo 28 Januari mendatang.

“Kami terima pendaftaran pasangan itu Tapi, harus penuhi kekurangan persyaratan, kalau sampai tidak memenuhi persyaratan itu maka, terancam digugurkan,” ungkap ketua KPU NTB, L Aksar Anshori saat menerima pendaftaran pasangan itu, Senin (8/1).

Aksar menyampaikan, pasangan Ali-Sakti adalah pasangan yang pertama diri. Namun, KPU belum memberikan tanda terima pendaftaran sebagai calon lantaran belum lagi kekurangan sebagai calon.

Terkait hal itu, H Moch Ali Bin Dachlan sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPU, aparat keamanan dan para pendukung juga para tuan guru yang ikut mengantarkan pasangan ini.

“Alhamdulillah KPU sudah sudah selesai tugasnya. Kikapnya masih ada yang kurang dan kami akan penuhi sesuai syarat ketentuan,” kata dia.

Disinggung kapan akan penuhi kekurangan itu, sapaan Ali itu bilang, kekurangan itu hanya 50 ribu lebih, namun dengan syarat jika ada kesalahan atau kekurangan harus diganti dua kali lipat sehingga bisa 101.026 dan dia siap siap kapanpun KPU siap.

“Hari ini KPU siap, kami juga akan antarkan. Kami menggunakan jalur independen karena senang bukan tidak suka terhadap partai. Inget ya,” tegasnya. (TN-04)

Ali BD: Saya Tidak Punya Kelebihan Khusus

Mataram, Talikanews.com – Saat berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Bakal Calon Gubernur NTB yang biasa dipanggil Ali BD ini tidak memiliki kelebihan khusus antara calon lainnya.

“Saya tidak punya kelebihan apa-apa”, ungkapnya calon presiden lengkap H Moch Ali Bin Dachlan, di KPU NTB Senin (8/1).

Dia bilang, kalau pun tidak punya kelebihan khusus tapi, mau membangun NTB lebih baik kedepan. Terlebih pulau Sumbawa terkesan ada disparitas soal pemerataan pembangunan jadi ingin berdiri sendiri menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

“Pembangunannya kurang adil. Apa yang mendasari ingin berdiri PPS. Nah, ini akan dituntaskan,” kata dia.

Ali mengaku, kalau melihat kondisi pulau sumbawa memang jauh beda, dilihat dari luas wilayah jelas pulau sumbawa lebih luas dari pada Lombok. Hanya saja, dari jumlah penduduk, kalah dengan Lombok Timur atau satu daerah.
Hal itu mendasari perjuangannya, jangan sampai program PPS itu terjadi dan siap.

“Ini bukan tempatnya program paparkan. Nanti saja dilihat,” tutupnya (TN-04)

Related Articles

Back to top button