Pemerintahan

Jika Tidak Teliti, Dana Desa Rentan Terjadi Penyelewengan

Lombok Tengah, Talikanews.comKuncuran dana desa (DD) yang begitu besar dinilai rentan terjadi penyimpangan. Hal ini lantaran ketidaksiapan dan kurang pahamnya aparat desa dalam mengelola anggaran. Apalagi, tempat paling rentan terjadi penyelewengan yakni pada perencanaan, karena kurang telitinya memperhitungkan pembayaran pajak.

Untuk mencegah hal itu terjadi, Kejaksaaan Negeri Loteng turun melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah desa, seperti di desa-desa se kecamatan Praya Barat Daya.

Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudi mengatakan, kegiatan monev tersebut masih satu kesatuan dengan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Loteng yang mana tugas dan fungsinya adalah untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasive.

Baca Juga : Progres Hanya 50 Persen, DD Beraim di tunda

Kemudian, dalam kegiatan itu lanjut Feby, pihaknya memberikan penerangan hukum kepada aparatur desa, terkait materi tentang perencanaan, cara menyusun SPJ, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan melekat kades ke bawahan, administrasi pengerjaan fisik, tips-tips cara menyusun anggaran, tertib tahapan-tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan, tertib waktu yakni jangan lewat batas waktu dalam menyerahkan pelaporan, tata cara pengambilan uang di bank dan batasan menyimpan uang di kas desa yakni maksimal menyimpan sebesar Rp 10 juta dan tidak boleh lebih.

“Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini desa dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan,” harapnya.

Memang akui Feby, tempat yang paling riskan terjadi penyimpangan yakni masih lemahnya di perencanaan. Dimana, terkadang di dalam perencanaan desa tidak pernah memperhitungkan soal pembayaran pajak. Artinya, terkadang desa hanya menganggarkan sesuai dengan kebutuhan pengerjaan program itu saja, tanpa memperhitungkan adanya pembayaran pajak disetiap pengerjaan yang akan dilakukan.

“Karena tidak memperhitungkan pembayaran pajak, membuat banyak kades nombok di pajak,” terangnya.

Namun dengan adanya kegiatan ini, ia merasa sudah mulai terlihat hasilnya. Itu dilihat dari adanya penurunan terhadap penonggakan dalam pembayaran pajak.

Selain itu, sudah mulai adanya penurunan laporan juga menyangkut dana desa.

“Intinya aparatur desa harus teliti dalam melakukan perencanaan anggaran. Bila ada perubahan pengerjaan, kades harus buat berita acara, sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia sarankan kepada camat untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan di desa binaannya masing-masing. Dengan begitu, anggaran dana desa bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyimpangan atau salah penggunaan anggaran dana desa lagi.

“Kita berharap dana desa bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button