Daerah

Soal Nambung, Loteng Gugat Putusan Mendagri ke MA

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak akan menyerah soal sengketa Nambung. Bahkan, Peraturan Mendagri RI nomor 93 tahun 2017 tentang batas daerah Kabupaten Loteng dengan Kabupaten Lobar yang menyatakan Nambung masuk wilayah Lobar akan digugat ke Mahkamah Agung (MA).

“Biar MA melakukan uji petik terkait dengan Permendagri yang dikeluarkan Mendagri RI itu,” ungkap Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli di ruang kerjanya, Kamis (9/10).

Artinya kata Mutawalli, apakah Permendagri yang dikeluarkan itu sah atau cacat demi hukum. Karena bila melihat dari sisi subtansi dan prosedur, Permendagri itu dikeluarkan sepihak tanpa ada musyawarah kembali dengan pihak Lobar.

“Tahun ini kita akan ajukan gugatan ke MA,” tegasnya.

Sehingga, kini semua dokumen dan berkas soal Nambung sedang dipersiapkan. Termasuk peta lama dan peta baru akan disandingkan ke MA.

“Intinya secara dokumen dan berkas kita sudah kuat,” tandasnya.

Baca Juga : Nambung Masuk Lobar Dinilai Keputusan Sepihak Sekda Belum Terima SK Mendagri

Sebelumnya, Bupati Loteng, HM Suhaili FT menyatakan, kalau mau merebut Nambung, silahkan Kemandagri dan Provinsi NTB untuk merubah UU nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami tetap menolak keputusan Kemendari RI itu,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Suhaili, Kalau Mau Rebut Nambung Ubah Dulu UU Nomor 89 Tahun 1958

Baginya terang Suhaili, sebelum dirubah UU nomor 69 tahun 1958, Nambung tetap milik masyarakat Loteng. Masalahnya bukan terima atau tidaknya atas keputusan dari Kemendagri RI itu. Tapi persoalannya Nambung itu sudah ada acuannya, yakni UU nomor 69 tahun 1958.

“Kalau mau rebut silahkan ubah UU tersebut,” ucapnya.

Kemudian, bila ada yang tetap ngotot, pihaknya tidak akan putus asa untuk terus berjuang. “Bila perlu persoalan ini akan dibawa ke MA,” tegasnya.

Sementara, semua fasilitas yang telah dibangun di wilayah itu, seperti jalan dan sekolah, pihaknya akan bayar. Berapa pun penghabisan yang telah dikeluarkan untuk membangun semua fasilitas ditempat itu. Dan siapa juga suruh membangun di lahan yang masih sengketa.

“Kami tidak main-main soal Nambung ini. Dan itu merupakan harga mati bagi masyarakat Loteng,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri menegaskan, Nambung merupakan milik masyarakat Loteng. Sehingga apapun yang terjadi pada Nambung, pihaknya akan terus berjuang.

“Intinya Nambung harga mati. Dan itu merupakan keputusan sepihak,” pungkas Lalu Pathul Bahri. (TN-03)

Related Articles

Back to top button