Sosial

Tanah Pecatu Masih Banyak Menuai Masalah

Lombok Tengah, Talikanews.com -Konflik tanah pecatu di sejumlah lokasi di daerah Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih belum menemukan titik temu. Satu demi satu pengakuan dilontarkan, sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat atas buramnya kebijakan pemerintah kabupaten terhadap status tanah pecatu milik beberapa desa.

Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali mengaku ada beberapa tanah pecatu yang masih menuai masalah hingga kini. Seperti di desa Bilebante dan desa Sisik Pringgarata. Namun, kalau di Bilebante ada surat tahun 1960 an yang bunyinya kalau tanah yang diklaim warga itu merupakan tanah pecatu. Ketika disinggung ada tidak bentuk fisik berupa surat tersebut, ia menjawab tidak tahu dimana surat itu sekarang.

“Saya lupa dimana ditaruh dulu. Yang jelas saya sudah pernah lihat surat itu,” ujarnya.

Sedangkan di desa Sisik, ia pun menjawabnya dengan hal yang sama. Tapi pada intinya, semua itu merupakan tanah pecatu. Dimana, kemungkinan teknis dulu, ketimbang warga repot bayar pajak belebihan, maka mereka menjadikan tanah mereka menjadi tanah pecatu. Sehingga sekarang walaupun meraka mengaku itu tanah yang diwariskan oleh nenek moyangnya, tapi tidak kuat alas haknya, itu tidak bisa diklaim menjadi tanah miliknya.

“Taruh saja secara de facto, kalau memang masih atas nama nenek moyangnya maka tidak mungkin tanah tersebut menjadi tanah pecatu,” ujarnya.

Disatu sisi akuinya juga, jika berbicara alas hak hukum. Rata-rata asset tanah pecatu tidak mempunyai alas hak. Hanya saja, tahun 1960 an dulu ada surat yang berbunyi kalau tanah itu adalah tanah pecatu. Selain itu, petunjuk lain yakni tercatat dalam pembayaran pajak. Kemudian, tercatat pula di dalam letter C.

“Sedahan juga lebih paham dalam persoalan ini dulu,” terangnya.

Sementara, kalau tanah pecatu di Desa Pengembur, Pujut seluas 8 hektare (ha), akhirnya menjadi hak milik warga. Itu setelah, Pemkab dikalahkan dalam putusan sidang. Kasus yang sama, menimpa tanah pecatu di Desa Aikmual, Praya.

“Itu terjadi, karena desa yang tidak tertib menjaga asetnya,”.

Untuk itu, kasus yang menimpa Desa Pengembur menjadi pelajaran. Aparatur pemerintah desa dan Pemkab, harus bergandengan tangan. Jangan sukanya, jalan sendiri-sendiri saja.

“Pokoknya saat-saat ini kita sedang tertibkan asset-aset tanah pecatu tersebut. Sehingga kedepan tidak ada lagi yang mengklaim,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button