Hukum & Kriminal

Belasan TKI Ilegal Kembali Di Gagalkan di Bandara Lombok

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemberangkatan 16 tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal ke Malaysia dan jalur AKAD, melalui jalur Lombok International Airport (LIA), di Lombok Tengah (Loteng), berhasil digagalkan kembali oleh petugas BP3TKI Mataram, petugas Disnakertrans setempat dan Provinsi saat menemukan mereka tidak membawa dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.

Saat ditanya petugas, mereka beralasan akan bekerja di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Batam. Dari 16 orang tersebut, empat diantaranya langsung terbang menuju negeri Jiran. Sisanya, berkilah bekerja pada program antar kerja antar daerah (AKAD) di Kalimantan.

TKI-Ilegal-2

“Jangan bohongi kami. Kasihan saudara, hanya dijadikan korban saja,” sesal Kepala Disnakertrans Loteng H Masrun, kemarin (31/10) di aula kantornya.

Masrun menjelaskan bahwa keberadaan mereka tersebut, diketahui setelah ada laporan intelijen. Mereka berangkat menggunakan maskapai penerbangan Lion Air, pukul 06.30 pagi (Selasa, kemarin). Mereka berasal dari Loteng, Lobar dan Lombok Timur (Lotim), Gerak geriknya pun sangat terbaca oleh petugas.

Selanjutnya, Petugas yang sudah dari sebelumnya siaga di sekitar terminal bandara, lanjut Masrun langsung melakukan pencegahan dan pengecekan dokumen. Alhasil, ditemukan empat orang yang bekerja keluar negeri, tidak melengkapi paspor dan dokumen kependudukan. Pengakuannya, mereka akan menerima paspor, begitu sampai di Batam.

Sedangkan untuk program AKAD, kata Masrun mereka tidak memiliki surat persetujuan penempatan kerja di daerah tujuan, yang diterbitkan Disnakertrans Loteng dan Lobar.

Baca juga : Tim Pengamanan Bandara Lombok Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal

“Kok berani-beraninya saudara, melanggar aturan ketenagakerjaan,” sesalnya.

Kendati demikian, ia tidak percaya mereka tersebut, akan mengikuti program AKAD. Setelah di interogasi, mereka pun mengakui perbuatannya. Hanya saja, mereka tutup mulut, siapa tekong yang menyiapkan segala kebutuhannya, hingga ke luar negeri.

“Ini namanya penjualan orang,” kata Masrun.

Ia pun berharap, kepolisian turun tangan membantu, guna mempersempit ruang gerak para tekong. Harus diberikan hukuman setimpal. Begitu pula, aparatur pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Semoga, ini menjadi pelajaran bagi yang lain,” cetus Ahmad Faizin Pengawas Ketenagakerjaan, Balai Pangawasan Ketenagakerjaan Lombok (BPKL) NTB. (TN-01)

Related Articles