Politik

KPU Bangun Gerakan Sadar Pemilu (GSP) Dengan Menggelar Gerak Jalan Santai

Lombok Tengah, Talikanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah menggelar kegiatan jalan santai bertajuk gerakan sadar Pilkada dan pemilu. Ratusan masyarakat sejak pukul 07.00 wita sudah memenuhi area Alun-Alun Tastura Praya.

Atusiasme terus berlipat-lipat mengingat KPU dan jajarannya telah menyiapkan sejumlah doorprize. Pukul 07.30 wita, Ketua DPRD melepas peserta gerak jalan sehat. Namun, sebelum pelepasan gerak jalan, Ketua KPU Loteng, Ary Wahyudi menyapa peserta dan membacakan sambutan Ketua KPU RI, Arif Budiman.

Dimana, ia katakan gerak jalan sadar pemilihan serentak 2018 yang digelar bukan sekedar agenda sesaat atau serimonial belaka, ini merupakan pijakan awal untuk membangun gerakan sadar pemilu (GSP) secara berkelanjutan.

Ia mengingkan semua elemen bangsa untuk bersinergi, berkolaborasi, bergerak bersama untuk menyadarkan politik bahwa pemilihan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sehingga ini merupakan tugas kita bersama menyadarkan publik bahwa pilihan mereka dibalik suara yang hanya 5 menit akan mempengaruhi kebijakan politik di daerah untuk jangka 5 tahun.

Pemberian suara adalah suatu yang sakral dan fundamental dalam Negara demokrasi, suara yang dituangkan dalam bentuk joblosan suara merupakan bentuk perpindahan kekuasan dari pemilih sebagai pemegang kedaulatan atas Negara atau daerah. Oleh karena itu, jangan pernah nodai suaramu dengan urusan yang remeh temeh dan tidak bernilai, sudah saatnya sebagai pemilih menggunakan haknya dengan penuh tanggungjawab.

“Mari kita berikan suaranya dengan penuh tanggungjawab dan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Kemudian, penyelenggara pemilu disemua tingkatan harus mengelola tiap tahapan secera professional dan berintegritas dengan berikan pelayanan yang adil dan setara pada semua peserta pemilihan.

Disamping melayani peserta pemilihan, tugas penting dan paling fundamental dari penyelnggaran pemilu ada adalah melayani pemilih agar mereka dapat menunaikan hak kontitusionalnya secara rasional, cerdas, mandiri dan penuh tanggungjawab.

“Pastikan pemilih yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (e-KTP) tercatat dalam daftar pemilihan sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT),” terangnya.

Selanjutnya, ingat pemilihan serentak merupakan sarana dan prasarana kedaulatan rakyat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga jangan sampai kedaulatan rakyat dalam menyeleksi pemimpinnya terdiskrosi dan tercedarai oleh aspek-aspek prosedural teknis yang tidak terkelola secara profesioanal dan tidak bertanggungjawab.

Pelayanan pemilih tidak hanya pada pemungutan suara, pelayanan kepada pemilih harus menjiwai keseluruhan tahapan pemilihan, pemilihan membutuhkan informasi, sosialisasi dan pendidikan kepimiluan yang memadai dan berkualitas untuk membangun kapasitas pemilih. Kapasitas pemilih yang mempuni diperlukan agar pemilihan pemilih tegak lurus dengan tujuan dalam rangka mendapatkan pemimpin yang berkopeten dan bertanggungjawab untuk mengurus urusan public, tanpa kapisatas yang memadai. Karena, pilihan pemilih dapat saja dibelokkan oleh aspek-aspek yang antisipasiv seperti primordialisme, informasi yang bersifat bohong atau hoax dan politik uang.

Sementara, pemilihan serentak 2018 merupakan pemilihan serentak gelombang ketiga, setelah dimulainya pemilihan serentak pada tahun 2015. Terdapat 171 daerah akan mengikuti pemilihan serentak tahun 2018, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, 115 kabupaten. Karena penyelenggaran pemilihan serentak 2018 beririsan dengan pemilu 2019 maka tidak dapat dipungkiri suhu politik akan lebih hangat dibandingkan pemilihan serentak pada tahun 2015 dan tahun 2017.

“Intinya ruang partisipasi politik dibuka seluas-luasnya dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah yang memliki kompetensi, kapibilitas, integritas dan aksibilitas,” pugkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button