Pemerintahan

Lokasi Pembangunan Kantor Desa Prako Disoal

Lombok Tengah, Talikanews.com -Puluhan warga dusun Prako yang tergabung dalam Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) mendatangi Kantor DPRD Loteng, Senin (2/10).

Kedatangan mereka mempertanyakan soal lokasi pembangunan kantor desa Prako, yang seharusnya dibangun di Dusun Prako bukannya di Dusun Sayang.

Koordinator LP2M warga Dusun Prako, Kumpul Ramen menyatakan, pembangunan Kantor Desa Prako yang dibangun di Dusun Sayang telah menyalahi aturan. Karena ketika pengusulan proposal pemekaran yang disetujui dijadikan kantor desa yakni di Dusun Prako. Bahkan, Pusat juga telah mengesahkan kalau kantor desa Prako berada di Dusun Prako, bukannya di Dusun Sayang.

“Dinas PMD telah melanggar aturan, karena telah mengganti lokasi kantor desa yang telah disahkan oleh Pusat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dari segi letak dan lokasi, pembangunan kantor desa di Dusun Sayang di tepat, karena pertama tempat itu berdekatan dengan saluran, mepet dengan jalan dan luasnya pun hanya 3 are. Sedangkan di Dusun Prako dari segi luas sudah memadai yakni luasnya sekitar 30 are dan tidak berdekatan dengan saluran maupun tidak mepet dengan jalan.

“Silahkan dikembalikan saja ketempat semula sesuai dengan hasil verifikasi awal dulu,” katanya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait dengan bukti kepemilikan dari lahan tempat lokasi pembangunan kantor desa Prako di Dusun Sayang tersebut. Karena ia menduga malah pembelian lahan itu menggunakan uang Raskin.

“Atas dugaan ini saya akan laporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta DPMD untuk bertanggungjawab atas semua ini. Artinya, jangan sampai merubah lagi yang sudah menjadi keputusan awal sehingga bisa terjadi pemekaran.

“Perlu dikatahui juga lokasi yang diswadaya masyarakat, justru di dusun Prako bukan di tempat lain,” terangnya.

Selain itu, Kamarudin warga Dusun. Prako mengakaui sudah sejak 13 tahun yang lalu, memang posisi kantor desa sudah berpolemik. Tapi, dari hasil verifikasi disetujui kalau lokasi kantor desa berada di dusun Prako.

“Silahkan kembalikan saja semuanya ini ke Proposan ketika pemekaran. Jangan ubah ketempat lain lagi,” pintanya.

Sementara Kepala Dinas PMD Jalaludin menerangkan, Desa Prako merupakan pemekaran dari Desa Loang Make. Disamping itu juga dimekarkan menjadi desa persiapan Tibu Sisok. Dan kini pun sudah ada nomor register dari Gubernur.

Namun, dalam perjalanannya Desa Perako ada masalah, sementara 14 desa yang lain jalan terus. Masalahnya hanya pada posisi atau letak berdiri kantor desa definitif. Tapi, terhadap persoalan itu pihaknya menyarankan agar masyarakat kembali melaksanakan musyawarah. Karena, sebelumnya pun pihaknya sudah lakukan musyawarah tapi belum menemukan kata sepakat.

“Kita akan upayakan Musyawarah kembali untuk mencari titik temunya,” tandasnya.

Ketua DPRD Loteng, H Ahmad Puaddi meminta kepada Dinas PMD untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sehingga ini tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Apalagi, hajatan untuk pemekaran itu agar lebih efektifnya pelayanan birokasi di desa tersebut.

“Memang luas wilayah dan jumlah penduduk itu yang menjadi pertimbangan. Tapi kami minta Dinas PMD segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button