DaerahPemerintahan

Suhaimi : Lapangan Sepak Bola Langko Diselesaikan Secara Mediasi

Lombok Tengah, Talikanews.com – Sejumlah warga Desa Langko, Janapria Loteng yang mengklaim asset desa berupa lapangan sepak bola kembali gelar hearing. Kali ini warga yang menyatakan dirinya ahli waris datang ke DPRD Loteng, setelah tidak mendapatkan titik temu dari hasil mediasi dan hearing yang telah dilakukan dengan Pemkab, Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa beberapa waktu lalu.

Ahli Waris, Amaq Nurayu tetap ngotot mengaku kalau tanahnya ketika itu tidak pernah diperjualbelikan, melainkan statusnya ketika itu adalah pinjam pakai oleh mantan kepala desa ketika itu yakni HL Rasyid untuk dijadikan lapangan sepak bola.

Tepatnya pada tahun 1969-1979.
Ironisnya, justru tanahnya itu kini telah diklaim menjadi aset desa, tanpa ada pemberitahuan atau musyawarah dengannya. Selain itu, ketika tanahnya dirampas, pemerintah desa tidak ada pemberitahuan atau pun infromasi. Sehingga ketika itu jangankan ada ganti rugi, sekedar diiformasikan saja tidak pernah.

“Kami hanya minta tanah tersebut dikembalikan,” ucapnya.

Ketika ditanya oleh anggota DPRD Loteng Komisi I, Suhaimi, apakah ahli waris sudah punya alat bukti, Nurayu katakan tidak ada. Karena ketika itu, sangat sulit mengurus sertifikat.

“Hanya yang saya punya, surat pengakuan dari HL Rasyid (mantan Kades) bahwa tanah itu telah pinjam pakai dari saya,” ujarnya.

Sementara, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng, Kardiman menjelaskan, lahan tersebut sudah terdaftar dari SIMDA Pemkab Loteng. Dan lahan itu tercatat sebagai asset pemerintah kecamatan Janapria.

“Tahun 1968 tahan itu telah dikuasai oleh Pemda yang berada di desa Langko,” terangnya.

Saat itu pula Suhaimi kembali menanyakan hal yang sama, apakah Pemda mempunyai alat bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat jual beli, karena lahan itu masuk dalam daftar jual beli.

“Memang sertifikat belum ada. Dan surat jual beli kami tidak tahu. Tapi nanti kami carikan,” kata Kardiman.

Atas persoalan ini, Suhaimi menanggapi bahwa kedua belah pihak, baik Pemda dan warga tidak mempunyai alat bukti baik secara hukum maupun peristiwa. Apalagi, Pemda hanya mengaku kalau lahan itu sudah masuk dalam SIMDA Pemkab Loteng, tapi itu tidak kuat.

Sebaliknya warga hanya punya bukti surat pernyataan dari mantan Kades yakni HL Rasyi, kalau tanah itu merupakan pinjam pakai ketika itu. “Pokoknya semuanya tidak ada yang punya alat bukti yang kuat,” katanya.

Untuk itu, pihaknya sarankan agar persoalan ini diselesaikan secara mediasi. Sehingga persoalan ini bisa cepat selesaikan. Tapi dalam mediasi itu harus ada moderator yang netral digunakan. Jangan menggunakan moderator dari Pemkab maupun dari ahli waris. “Silahkan diselesaikan saja secara mediasi,” tungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button