Sosial

Mantan PSK DOLLY Diduga Warnai Bisnis Esek-esek Di Mandalika

Lombok Tengah, Talikanews.com – Warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merasa diresahkan dengan kehadiran sejumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) eks Dolly Surabaya, Jawa Timur. Kepala Desa Kuta Lalu Badaruddin, mengakui, pemerintah Desa Kuta berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah turun tangan menangani persoalan tersebut, sebelum merambah ke sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Pujut.

“Kita berharap Satpol PP, kepolisian dan TNI untuk turun tangan membantu. Kami tidak bisa melakukannya sendirian,” tegas Lalu Badaruddin, Senin.
Ia menduga bisnis esek-esek yang dilakukan para mantan PSK eks Dolly tersebut dilakukan secara terselubung. Bahkan, agar bisnis mereka tidak di ketahui warga maupun aparat mereka memilih untuk tinggal di sejumlah kos-kosan yang tersebar di wilayah itu. Caranya, mereka sengaja tinggal berpindah-pindah dari satu kos ke kos-kosan lain. Sehingga inilah yang menyebabkan warga menjadi resah, karena dengan pola berpindah-pindah tersebut bisa mempengaruhi waga setempat.

“Kalau bisa kos-kosan segera dirazia. Dan tolong jangan konsentrasi di Kota Praya saja melakukan razia,” pinta Lalu Badaruddin.

Menurutnya, Desa Kuta sendiri telah menjadi desa pencegahan seks komesial anak, yang bekerjasama dengan sejumlah NGO dan pemerhati anak, seperti Gagas dan LPA. “Untuk itu, mari kita cegah para PSK yang masuk ke Kuta. Sehingga, Kuta menjadi desa layak anak,” ujarnya.

Badaruddin, tidak menampik praktek semacam itu ada di wilayahnya. Hanya saja PSK yang masuk ke Kuta adalah orang luar semua. Bukan berasal dari warga maupun orang lokal. Melainkan orang luar seperti eks Dolly di Surabaya.

Masuknya PSK di kawasan wisata di selatan Kabupaten Lombok Tengah itu mengundang keprihatinan partai politik di daerah itu. Salah satunya PKS Lombok Tengah, H Ahmad Supli yang merasa merasa prihatin atas persoalan tersebut. “Artinya kalau memang itu betul terjadi, maka harus cepat ditindak. Sehingga tidak meresahkan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Daerah untuk cepat menyikapi persoalan tersebut. Bila perlu segera bentuk tim terpadu.
“Jangan menunggu setelah banyak duku, baru kita ambil tindakan,” tegasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button